bukamata.id – Jawa Barat hari ini adalah sebuah panggung kontradiksi yang megah. Di satu sisi, keriuhan tepuk tangan publik membahana untuk Sang Gubernur, Dedi Mulyadi (KDM). Namun di sisi lain, di sudut-sudut sempit pemukiman urban dan pematang sawah yang kian tergerus, bayang-bayang kemiskinan dan pengangguran masih menjadi hantu yang nyata.
Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia periode 30 Januari hingga 8 Februari 2026 menempatkan KDM di puncak legitimasi publik dengan angka kepuasan mencapai 95,5 persen. Sebuah angka yang nyaris absolut, namun sekaligus menyimpan tanya besar: Apakah kepuasan ini adalah cermin kesejahteraan yang merata, atau sekadar euforia atas pembangunan fisik yang tampak di mata?
Antara Aspal Mulus dan Realitas Sosial
Survei tersebut mengungkap bahwa magnet utama kepuasan masyarakat terletak pada sektor-sektor fundamental yang kasat mata: penyediaan listrik, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan yang paling menonjol adalah kualitas infrastruktur.
“Approval rating KDM sebagai Gubernur Jawa Barat itu masih tinggi ya. Saya sebut sangat tinggi karena mencapai 95,5 persen,” ucap Founder Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanudin Muhtadi, saat merilis hasil survei di Bandung, Senin (16/2/2026).
Namun, Burhanudin memberikan catatan tebal. Meski figur KDM dipuja, mesin birokrasi di bawahnya tidak berlari secepat sang pemimpin. Rata-rata kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara keseluruhan hanya berada di angka 71 persen. Bahkan, pada sektor ekonomi, angkanya merosot tajam. Sektor akses peningkatan modal berada di bawah 50 persen, pengentasan kemiskinan hanya 51 persen, dan peningkatan kualitas tenaga kerja di angka 58 persen.
Ini mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per November 2025. Di balik megahnya jembatan dan mulusnya aspal, masih ada 1,77 juta orang yang menganggur. Lebih getir lagi, angka kemiskinan masih bertengger di angka 3,55 juta orang (6,78 persen). Meskipun trennya menurun, dominasi warga miskin di wilayah perkotaan (2,83 juta orang) menunjukkan bahwa industrialisasi di Jawa Barat belum sepenuhnya menjadi “obat mujarab” bagi kesejahteraan penduduknya.
Obsesi Infrastruktur: Solusi atau Sekadar Etalase?
Sepanjang tahun 2025, KDM memang tancap gas di sektor fisik. Sebanyak 361 paket pekerjaan infrastruktur bernilai Rp2,287 triliun telah digelontorkan. Fokusnya jelas: jalan dan jembatan. Untuk tahun 2026, ambisinya lebih besar lagi dengan alokasi Rp4,8 triliun demi mengejar target kemantapan jalan hingga 95 persen.
KDM berdalih, percepatan ini adalah kunci urat nadi ekonomi. “Betul begitu (lelang dini). Agar pembangunannya berkualitas, bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ujarnya pada Selasa (17/2/2026).
Namun, pembangunan fisik yang masif ini dikritik karena dianggap belum selaras dengan kapasitas birokrasi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi mikro. Firman Manan, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), melihat adanya kesenjangan komunikasi yang lebar antara visi gubernur dengan eksekusi di lapangan.
“Apa yang jadi ide KDM belum sepenuhnya dipahami Pemprov Jabar,” ujar Firman secara kritis. Ia menilai popularitas personal KDM tidak otomatis mendongkrak kinerja institusi Pemprov secara keseluruhan, yang berakibat pada lambannya penanganan masalah-masalah struktural seperti ketimpangan pendapatan.
Kritik Akademisi: Kualitas Hidup vs Persepsi Publik
Mengapa masyarakat tetap puas meski kemiskinan masih menghimpit? Putri Diesy Fitriani, SE.Sy., ME, Dosen Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memberikan analisis tajam. Menurutnya, publik seringkali terjebak pada persepsi atas gaya kepemimpinan dan program jangka pendek yang bersifat visual.
“Angka kepuasan 95,5% merupakan capaian yang sangat tinggi dan menunjukkan adanya legitimasi publik. Namun, dalam analisis kebijakan publik, kita perlu membedakan antara persepsi kepuasan dan kinerja objektif berbasis indikator makro dan mikro ekonomi,” ungkap Putri kepada bukamata.id, Minggu (22/2/2026).
Putri menekankan bahwa persoalan kemiskinan adalah masalah multidimensi yang tidak bisa selesai hanya dengan membangun jalan. Ia menyoroti beberapa poin krusial yang harus segera dibenahi oleh Pemprov Jawa Barat:
Penciptaan Lapangan Kerja: Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar menyerap tenaga kerja, terutama lulusan muda dan pekerja informal, bukan sekadar angka di atas kertas.
Penguatan UMKM: Bantuan tidak boleh hanya bersifat karitatif atau bantuan sosial sekali putus, melainkan harus berupa pemberdayaan melalui akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.
Akurasi Data: Data kemiskinan harus terus diperbarui agar intervensi pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan (tepat sasaran).
Menagih Janji Kesejahteraan di Sisa Jabatan
Ke depan, tantangan KDM bukan lagi sekadar memoles citra atau membangun gedung sekolah baru—meskipun rencana pembangunan 24 Unit Sekolah Baru (USB) senilai Rp112,5 miliar tahun ini patut diapresiasi sebagai upaya menambah daya tampung 5.000 siswa. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir orang.
Indikator Gini Ratio Jawa Barat yang tercatat di angka 0,397 poin memang menunjukkan penurunan tipis, namun akses terhadap modal yang masih rendah menjadi bom waktu bagi ketimpangan sosial. “Kebijakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Putri Diesy Fitriani.
Angka 95,5 persen adalah modal politik yang sangat besar bagi Dedi Mulyadi. Namun, jika angka kemiskinan dan pengangguran tidak segera ditekan dengan kebijakan yang lebih membumi, legitimasi tersebut bisa saja luruh seiring waktu. Jawa Barat tidak boleh hanya menjadi daerah dengan jalanan mulus yang dilewati oleh kendaraan logistik industri, sementara di pinggirannya, warga hanya menjadi penonton pertumbuhan tanpa bisa mencicipi hasilnya. Rakyat tidak hanya butuh jalan untuk dilewati, tapi juga butuh “jalan” untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
