bukamata.id – Di tengah derasnya arus platform digital berbasis kecerdasan buatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih tetap menaruh kepercayaan pada media massa. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat menilai keberlangsungan pers profesional tak bisa dilepaskan dari dukungan konkret, salah satunya melalui alokasi belanja iklan.
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan media massa masih memegang peran strategis dalam menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kehadiran pers menjadi penyeimbang di tengah ekosistem informasi yang kini semakin dipenuhi konten instan tanpa proses verifikasi yang ketat.
Berbeda dengan arus informasi di media sosial yang dapat diproduksi siapa saja dan kapan saja, media massa tetap berpegang pada prinsip akurasi dan disiplin jurnalistik. Nilai inilah yang dinilai tak tergantikan oleh teknologi berbasis AI, sekalipun semakin canggih.
Atas dasar itu, Diskominfo Jawa Barat secara konsisten menyalurkan belanja iklan pemerintah kepada perusahaan media, baik lokal maupun nasional. Kebijakan tersebut bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi juga bentuk keberpihakan terhadap keberlanjutan industri pers.
“Kami ingin media massa terus sehat dan profesional untuk masyarakat,” ujar Adi dalam peringatan Hari Pers Nasional, Senin (9/2/2026).
Hingga kini, Pemprov Jawa Barat belum menjalin kerja sama langsung dalam penayangan iklan dengan raksasa teknologi berbasis AI seperti Meta, Google, atau TikTok. Penempatan iklan di platform digital pun dilakukan melalui perusahaan media massa, bukan melalui kontrak langsung dengan perusahaan teknologi.
Adi menilai keputusan tersebut didasarkan pada keunggulan media massa yang tak hanya menyajikan informasi akurat, tetapi juga menghadirkan liputan mendalam yang mampu membangun literasi publik. Menurutnya, nilai edukatif inilah yang sulit ditemukan dalam konten algoritmik media sosial.
Kebijakan Diskominfo Jawa Barat ini sejalan dengan seruan Dewan Pers yang menyoroti ketimpangan distribusi belanja iklan antara media massa dan platform digital. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mendorong adanya intervensi pemerintah agar belanja iklan tidak tersedot mayoritas ke media sosial.
Persaingan antara perusahaan media dan platform teknologi global kian tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan penargetan iklan di media sosial membuat banyak pengiklan beralih, yang berdampak langsung pada menyusutnya pendapatan media massa.
“Kami mengharapkan campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial tapi juga ikut mempertahankan tegaknya sumbernya pers,” kata Komaruddin.
Menurut Komaruddin, keberlanjutan media massa bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan menyangkut kepentingan publik. Di tengah banjir disinformasi, pers dinilai tetap menjadi rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
