bukamata.id – Polemik penghentian sementara bantuan hibah untuk sekolah swasta di Jawa Barat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullaah Rahmad.
Saat ditemui di Bandung, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Menurut Hasbullaah, sebelumnya sekolah swasta memang termasuk penerima hibah dari pemerintah provinsi.
“Memang sekolah swasta dulu mendapatkan hibah,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada sekolah swasta, tetapi juga kepada pesantren dan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan program pendidikan maupun infrastruktur.
“Tidak hanya swasta, pesantren dan daerah juga mendapat bantuan,” katanya.
Namun, dalam periode kepemimpinan saat ini, pemerintah provinsi disebut memiliki tahapan prioritas pembangunan selama lima tahun.
Fokus awal diarahkan pada sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Namun Pak Gubernur memiliki skala prioritas lima tahun. Tahun pertama dan kedua fokus pada infrastruktur karena itu urat nadi ekonomi,” jelasnya.
Hasbullaah menuturkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan penerangan diyakini mampu mendorong konektivitas, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih merata.
Adapun untuk sektor lainnya, termasuk ketahanan pangan, irigasi, hingga kemungkinan pengembalian bantuan hibah untuk swasta, dinilai dapat menjadi prioritas pada tahun-tahun berikutnya.
“Tahun berikutnya bisa fokus ketahanan pangan, irigasi, dan kemungkinan bantuan swasta kembali. Saat ini memang dilakukan moratorium,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan moratorium bukan berarti penghapusan permanen, melainkan bagian dari penyesuaian strategi pembangunan agar anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
