bukamata.id – Gelombang ketidakpuasan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali memuncak. Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat dari Kecamatan Rumpin, Cigudeg, dan Parungpanjang melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Bogor pada Senin (4/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaan mendalam atas apa yang mereka sebut sebagai “pengabaian sistematis” oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Puncaknya, para demonstran secara terang-terangan meminta agar wilayah Bogor Barat dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi Banten jika aspirasi mereka tetap tidak didengar.
Menagih Janji Operasional Tambang
Aksi yang dimulai sejak siang hari ini merupakan akumulasi dari kekecewaan warga, khususnya mereka yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan. Para pengunjuk rasa menagih janji terkait regulasi dan operasional tambang di wilayah Bogor Barat yang dinilai semrawut dan merugikan masyarakat lokal.
Selama ini, warga di tiga kecamatan tersebut merasa menjadi korban dari aktivitas tambang yang tidak terkelola dengan baik, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga debu polusi yang mengancam kesehatan. Namun di sisi lain, kebijakan pembatasan jam operasional yang tidak dibarengi dengan solusi bagi para pekerja tambang juga dianggap mencekik ekonomi warga.
“Kami datang ke sini bukan untuk hura-hura. Kami menagih janji yang selama ini hanya menjadi angin surga. Gubernur Jawa Barat seolah menutup mata terhadap penderitaan kami yang ada di ujung barat provinsi ini,” ujar salah satu orator di atas mobil komando.
Ancaman Memisahkan Diri
Koordinator aksi, Fadlan, dalam keterangannya menyatakan bahwa narasi mengenai pemisahan diri atau penggabungan ke Provinsi Banten bukanlah sekadar gertakan. Menurutnya, secara geografis dan emosional, masyarakat Bogor Barat merasa lebih dekat dengan Banten daripada dengan pusat pemerintahan Jawa Barat di Bandung.
“Secara jarak, kami ke Banten jauh lebih dekat. Jika Gubernur Jawa Barat memang sudah tidak peduli dan tidak mau mendengar suara kami, maka kami meminta dengan hormat agar wilayah Bogor Barat diserahkan saja ke Provinsi Banten,” tegas Fadlan di tengah riuhnya massa aksi.
Ia menambahkan bahwa selama ini pembangunan di Jawa Barat terkesan tidak merata dan hanya berpusat di wilayah-wilayah tertentu. Sementara itu, Bogor Barat yang memiliki potensi sumber daya alam besar justru seperti “anak tiri” yang hanya diambil hasilnya namun ditinggalkan kerusakannya.
Aspirasi Masyarakat Tambang yang Terabaikan
Fokus utama massa aksi adalah nasib para pekerja dan masyarakat di lingkar tambang. Mereka menilai kebijakan Gubernur Jabar selama ini tidak memberikan perlindungan yang konkret bagi masyarakat kecil yang bergelut di sektor tersebut.
“Masalah jalur tambang, jam operasional, hingga kesejahteraan pekerja tambang tidak pernah ada solusi permanen. Yang ada hanya kebijakan bongkar pasang yang justru merugikan kami di lapangan. Kami butuh pemimpin yang mau turun langsung, bukan hanya memberikan janji di media sosial,” tambah Fadlan.
Kekecewaan ini juga dipicu oleh lambatnya pembangunan jalur khusus tambang yang telah dijanjikan bertahun-tahun. Ketiadaan jalur khusus ini menyebabkan truk-truk besar harus berbagi jalan dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum, yang seringkali berujung pada kecelakaan maut.
Respons Pemerintah Kabupaten Bogor
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah perwakilan massa aksi masih melakukan audiensi di dalam Kantor Bupati Bogor. Pihak Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan tuntutan keras warga ini ke tingkat provinsi.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini berjalan cukup tertib, meskipun sempat terjadi kemacetan panjang di sekitar area perkantoran Pemkab Bogor. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan di Bogor Barat.
Fenomena tuntutan “pisah” ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengevaluasi kebijakan pembangunannya, terutama di wilayah perbatasan yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
