bukamata.id – DPRD Jawa Barat tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan keluarga yang mencakup berbagai tantangan sosial, termasuk dampak negatif era digital dan isu perilaku seksual di masyarakat.
Rencana tersebut diinisiasi oleh Komisi V DPRD Jabar sebagai bentuk respons terhadap dinamika sosial yang berkembang, sekaligus hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui audiensi dengan Giga Indonesia.
Ranperda Masuk Agenda Propemperda 2026
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menyampaikan bahwa Ranperda ini akan diusulkan masuk dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
“Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, khususnya penggiat keluarga yang menginginkan adanya regulasi untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang cepat,” ujarnya di Bandung, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial yang berdampak pada keluarga, terutama anak-anak.
Respons atas Dinamika Sosial dan Era Digital
Komisi V DPRD Jabar menilai bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga. Selain itu, perubahan perilaku sosial di masyarakat juga menjadi perhatian serius.
Ranperda ini diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif. Dengan demikian, keluarga dapat memiliki ketahanan dalam menghadapi arus informasi dan perubahan gaya hidup yang semakin cepat.
“Fokusnya adalah perlindungan keluarga, terutama anak-anak, agar tidak terdampak negatif oleh perkembangan zaman,” tambah Siti.
Didukung Berbagai OPD Terkait
Dalam proses penyusunan Ranperda, Komisi V DPRD Jabar turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya:
- Bappeda Jawa Barat
- Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat
- Dinas Kesehatan Jawa Barat
- DP3AKB Jawa Barat
Kolaborasi ini bertujuan agar Ranperda yang disusun memiliki dasar kajian yang komprehensif serta dapat diimplementasikan secara efektif.
Sorotan Data Sosial dan Kesehatan
Dalam audiensi tersebut, Ketua Giga Indonesia, Euis Sunarti, menyampaikan sejumlah data yang menjadi perhatian.
Ia menyebutkan bahwa Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait isu sosial dan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan kasus HIV dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data KPA Jawa Barat.
- Tahun 2022: 8.620 kasus baru
- Tahun 2023: 9.710 kasus
- Tahun 2024: 10.405 kasus
Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang relatif stabil di kisaran 5.000 kasus per tahun.
Dorongan Perlindungan Keluarga yang Lebih Kuat
Giga Indonesia menilai, kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret melalui regulasi daerah yang mampu memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.
“Masyarakat berharap ada upaya preventif yang lebih kuat melalui kebijakan daerah,” ungkap Euis.
Menuju Regulasi Berbasis Ketahanan Keluarga
Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam membangun ketahanan keluarga di Jawa Barat. Tidak hanya fokus pada penanganan masalah, tetapi juga memperkuat edukasi, literasi digital, serta pembinaan nilai-nilai dalam keluarga.
Jika terealisasi, regulasi ini akan melengkapi kebijakan serupa yang telah lebih dulu diterapkan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Dengan demikian, langkah DPRD Jabar ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan berdaya bagi generasi mendatang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
