bukamata.id – Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang kian berat, sejumlah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru memicu kekhawatiran baru dari sisi keberlanjutan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan yang disebut sebagai bentuk efisiensi anggaran dinilai berisiko menekan sektor riil dan memperlebar jurang ketimpangan fiskal di tingkat lokal.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah larangan pelaksanaan kegiatan rapat dinas di hotel, meski Kementerian Dalam Negeri sudah mengizinkan hal tersebut. Larangan ini disebut Gubernur sebagai upaya mendorong penghematan dan efisiensi belanja daerah.
“Kantor yang ada sudah cukup untuk rapat. Seluruh keputusan pun banyak yang diambil di ruang kerja, bukan di rapat,” ungkap Dedi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (12/6/2025).
Namun, imbas dari kebijakan itu langsung terasa di lapangan. Pelaku usaha perhotelan dan pariwisata di berbagai kota mengeluhkan penurunan permintaan. Hotel-hotel yang selama ini menjadi langganan kegiatan pemerintahan mulai merasakan penurunan pendapatan drastis.
Pajak Daerah Menurun, Potensi PAD Terancam
Pakar ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pendekatan yang terlalu berorientasi pada simbol populisme, tanpa memperhitungkan dampaknya pada siklus ekonomi lokal.
“Hotel itu salah satu sumber pajak daerah. Jika semua kegiatan dilarang di hotel, kabupaten dan kota bisa kehilangan pemasukan. Jadi perlu ada relaksasi,” ujar Acuviarta saat diwawancarai bukamata.id, Minggu (29/6/2025).
Acuviarta juga menegaskan, meskipun efisiensi perlu, pemangkasan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan ekonomi lokal seharusnya dikaji lebih dalam agar tidak menciptakan stagnasi.
Anggaran Besar, Tapi Strategi Investasi Masih Lemah
Dengan belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp5 triliun, seharusnya ada ruang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi produktif. Namun, menurut Acuviarta, hal itu belum disertai dengan strategi investasi yang konkret dan terukur.
“Pak Dedi sebaiknya mulai membuka peluang kerja sama luar negeri. Jangan melihat perjalanan ke luar negeri sebagai pemborosan. Justru dengan promosi yang tepat, Jawa Barat bisa menarik investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Kritik ini mengarah pada pendekatan birokrasi yang selama ini menahan diri dari misi dagang atau promosi luar negeri, padahal investasi asing langsung bisa menjadi katalis penting penciptaan lapangan kerja.
Bantuan Sosial Tak Menjawab Akar Masalah
Di tengah polemik tersebut, langkah-langkah Gubernur yang viral di media sosial—seperti pembagian bantuan langsung—juga menuai kritik karena dianggap hanya menyentuh permukaan permasalahan ekonomi masyarakat.
“Bagi saya tidak cukup jika hanya kegiatan seperti itu. Karena apa? Mungkin yang tersorot hanya satu atau dua orang, padahal kan banyak orang yang mengalami persoalan yang tidak tersorot dan itu butuh solusi yang komprehensif,” tegas Acuviarta.
Pendekatan jangka pendek seperti ini, menurutnya, tidak akan cukup untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Cukup, Struktur Harus Dibenahi
Jawa Barat memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,98% pada kuartal pertama 2025—sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di angka 4,87%. Namun, capaian ini belum mencerminkan perbaikan mendalam, karena fondasi struktural masih rapuh.
Masyarakat dan pengamat kini menanti apakah Gubernur Dedi Mulyadi akan merespons kritik ini dengan pergeseran kebijakan yang lebih strategis. Dengan tantangan fiskal, tekanan ketenagakerjaan, dan ancaman stagnasi PAD, pendekatan simbolik semata bisa jadi bukan hanya tidak efektif—tetapi justru berisiko melemahkan ketahanan ekonomi daerah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
