bukamata.id – Suasana Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025) berubah panas setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memutuskan meninggalkan ruang sidang. Aksi walk out itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai menyinggung institusi legislatif.
Walk out tersebut dilakukan tak lama setelah sidang dimulai. Agenda rapat sejatinya membahas sejumlah poin penting, di antaranya pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta tanggapan gubernur atas raperda inisiatif DPRD.
Namun, interupsi langsung terjadi ketika Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan keberatan atas pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.
Menurut Doni, pernyataan tersebut dianggap merendahkan martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ia pun mendesak agar Gubernur memberikan klarifikasi secara langsung dalam forum resmi dewan.
Ketidakhadiran Gubernur Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna—yang hanya diwakili oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan—memperkuat keputusan fraksi untuk keluar dari ruang sidang. Bahkan, Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ono Surono, turut serta dalam aksi walk out tersebut.
Gubernur Dedi Mulyadi: “Itu Hak Setiap Fraksi”
Menanggapi aksi walk out tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan respons santai. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Ya, itu hak setiap orang, mau walk out atau tidak. Artinya, setiap orang kan berhak. Setiap partai politik, fraksi, berhak untuk mengekspresikan,” ujar Dedi kepada wartawan.
Dedi tidak secara langsung merespons substansi kritik yang disampaikan Fraksi PDIP, namun ia menekankan pentingnya menghargai perbedaan pandangan di dalam sistem demokrasi yang sehat.
Rapat Paripurna Tetap Berlangsung
Meski diwarnai aksi keluar ruangan oleh Fraksi PDIP, rapat paripurna tetap berlanjut sesuai jadwal. Fraksi-fraksi lain menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda, sementara pihak eksekutif melalui Wakil Gubernur menyampaikan tanggapan atas inisiatif DPRD.
Pimpinan sidang memastikan bahwa absennya satu fraksi tidak menghalangi jalannya sidang, meskipun dinamika tersebut menunjukkan adanya ketegangan politik yang perlu diselesaikan lewat dialog terbuka antara legislatif dan eksekutif.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
