bukamata.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan keprihatinannya terhadap memburuknya kondisi pendidikan di Jawa Barat. Organisasi ini menilai pendekatan kebijakan yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi bersifat sepihak dan tidak menyentuh akar persoalan.
Menurut JPPI, pemerintah provinsi gagal menyelesaikan lima persoalan utama yang kini telah berkembang menjadi krisis pendidikan. Dalam pernyataan tertulis pada Kamis (24/7/2025), Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan:
“Ini bukan sekadar angka, ini tragedi pendidikan yang kompleks dan mendalam. Yang makin memperparah adalah ego ‘superman’ Pemprov yang merasa bisa menyelesaikan semua masalah sendiri.”
Lima Anomali Pendidikan di Jabar
JPPI memetakan lima aspek utama yang memperlihatkan situasi darurat pendidikan di provinsi tersebut:
- Angka Anak Tidak Sekolah Tertinggi di Indonesia
Jawa Barat disebut memiliki jumlah anak yang tidak mengenyam bangku sekolah (ATS) tertinggi secara nasional, yakni sebanyak 616.080 anak. Angka ini melampaui dua provinsi besar lainnya, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. - Kekerasan di Sekolah Masih Tinggi
Jawa Barat juga termasuk dalam tiga besar nasional dalam hal kekerasan di lingkungan pendidikan, baik kekerasan seksual maupun perundungan terhadap siswa. - Tawuran Pelajar Merajalela
Ubaid menyebutkan bahwa aksi tawuran pelajar masih sering terjadi, bahkan tercatat di 41 desa dan kelurahan. “Ini bukan lagi kenakalan remaja biasa. Ini mencerminkan kegagalan pendidikan karakter dan intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelasnya. - Maraknya Intoleransi di Lingkungan Sekolah
Kasus diskriminasi terhadap siswa minoritas juga mendapat sorotan. JPPI mencatat adanya persekusi, ujaran kebencian, hingga tindakan intimidatif terhadap pelajar berbeda keyakinan. “Ini merupakan pukulan telak bagi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman yang seharusnya dijunjung tinggi di institusi pendidikan,” ujar Ubaid. - Penahanan Ijazah yang Belum Diselesaikan
Terkait masalah penahanan ijazah, JPPI mencatat ada 612 laporan aktif dari siswa yang belum mendapatkan ijazahnya akibat tunggakan. Pemerintah provinsi disebut belum menepati janjinya membayar biaya tebusan untuk siswa di sekolah swasta.
Minimnya Keterlibatan Publik
Meski beberapa persoalan tersebut merupakan warisan dari masa lalu, JPPI menilai situasinya memburuk karena Pemprov Jawa Barat bersikap tertutup dan tidak mengajak publik dalam merumuskan kebijakan.
“Ini bukan kebijakan pribadi gubernur atau kepala dinas, ini kebijakan publik yang harus partisipatif!” tegas Ubaid.
Menurutnya, gaya kepemimpinan yang enggan menerima masukan dan cenderung menggunakan kekuatan buzzer digital untuk meredam kritik hanya akan memperparah keadaan.
Empat Rekomendasi JPPI
Untuk mengatasi krisis yang terjadi, JPPI mengusulkan empat langkah strategis:
- Tinggalkan Pendekatan Monolitik
Pemerintah daerah diminta untuk membuka diri terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak di luar birokrasi. - Perluas Partisipasi Masyarakat
Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan kelompok masyarakat sipil, tenaga pendidik, akademisi, orang tua, hingga siswa sendiri. - Bersikap Terbuka terhadap Masukan
Pemerintah dinilai harus berhenti memusuhi kritik dan mulai melihatnya sebagai bentuk kontribusi demi perbaikan sistem. - Dorongan untuk Intervensi Pemerintah Pusat
JPPI mendesak agar Kemendikdasmen turun tangan menegur dan mengawasi arah kebijakan Pemprov Jabar agar tetap sejalan dengan visi pendidikan nasional.
JPPI menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak akan tercapai tanpa evaluasi menyeluruh, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan.
“Jika pemerintah terus menutup mata dan telinga terhadap kenyataan di lapangan, maka anak-anak dan masa depan Jawa Barat yang akan menjadi korban,” tutup Ubaid.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
