bukamata.id – Di sebuah sudut sunyi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, matahari biasanya menjadi satu-satunya harapan bagi sepasang kekasih senja untuk melihat dunia dengan terang. Namun, bagi kakek berusia 83 tahun dan istrinya, kegelapan kini tak lagi hanya datang saat malam tiba. Kegelapan itu hadir dalam bentuk sebuah lubang kosong di dinding kayu rumah mereka—bekas meteran listrik yang dicabut paksa oleh tangan-tangan yang seharusnya melayani.
Kisah memilukan ini mencuat ke permukaan setelah seorang pengguna Facebook bernama Tanti membagikan kesaksiannya. Apa yang bermula sebagai perjalanan biasa di kampung halaman mertuanya, berubah menjadi pemandangan yang menyayat hati. Tanti menjadi saksi mata bagaimana birokrasi dan kecurigaan yang tak berdasar bisa merenggut hak paling dasar dari mereka yang sudah tidak berdaya.
Kesederhanaan yang Dicurigai
Rumah pasangan lansia ini bukanlah hunian dengan deretan alat elektronik canggih. Tidak ada pendingin ruangan yang menderu, tidak ada televisi yang menyala seharian, apalagi mesin cuci yang berputar setiap pagi. Di dalam gubuk sederhana itu, kehidupan berjalan dengan sangat lambat. Penggunaan listrik mereka pun mencerminkan keterbatasan ekonomi sekaligus efisiensi yang luar biasa.
“Rumah itu hanya diterangi tiga buah lampu berdaya rendah. Sesekali, mereka menggunakan rice cooker untuk menanak nasi,” tutur Tanti dalam unggahannya.
Karena pola hidup yang teramat hemat itulah, keajaiban kecil terjadi: token listrik mereka awet. Pengisian terakhir dilakukan pada Desember 2025, dan karena minimnya konsumsi, saldo listrik tersebut masih tersisa hingga berbulan-bulan kemudian. Bagi pasangan ini, awetnya token adalah berkah. Namun bagi oknum petugas PLN yang datang hari itu, hal tersebut justru dianggap sebagai anomali yang mencurigakan.
Logika petugas yang datang tampak jungkir balik. Bukannya mengapresiasi efisiensi atau memahami kondisi kemiskinan pelanggan, mereka justru mempertanyakan mengapa listrik di rumah itu tidak kunjung habis. Kecurigaan ini berujung pada tindakan sepihak: meteran listrik dicabut, dan pasangan lansia itu dipaksa menggantinya dengan unit baru.
Subsidi yang Berujung Ironi
Ironi terbesar dalam kisah ini adalah status kepesertaan mereka dalam program subsidi pemerintah. Sang nenek bercerita bahwa mereka telah mengajukan permohonan subsidi listrik sejak Februari 2025. Permohonan itu dikabulkan, yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial agar beban hidup mereka berkurang.
Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka justru dihadapkan pada pungutan yang memberatkan. Petugas meminta uang sebesar Rp600.000 sebagai biaya penggantian meteran. Angka tersebut tentu sangat besar bagi lansia yang mengandalkan bantuan pemerintah untuk bertahan hidup. Bahkan, para petugas tersebut secara spesifik mengincar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang baru saja diterima pasangan tersebut untuk melunasi biaya yang dipaksakan itu.
Uang BLT yang seharusnya digunakan untuk menyambung nyawa—membeli beras, obat-obatan, atau kebutuhan pokok lainnya—justru dialihkan untuk membayar “kesalahan” karena mereka terlalu hemat dalam menggunakan listrik.
Gelombang Amarah di Jagat Maya
Begitu kisah ini diunggah oleh Tanti, simpati mengalir deras bagaikan air bah. Namun, di balik simpati itu, terselip kemarahan kolektif yang luar biasa dari warganet. Ketidakadilan yang menimpa pasangan lansia di Nias ini dianggap sebagai potret nyata betapa buruknya layanan publik di daerah terpencil dan betapa arogan oknum lapangan dalam menghadapi rakyat kecil.
Akun media sosial resmi PLN (@pln_id) pun menjadi sasaran kritik tajam. Banyak warganet yang menawarkan diri untuk melunasi tagihan pasangan tersebut, namun dengan syarat yang tegas: oknum yang terlibat harus ditindak.
“@pln_id sini saya aja bayarin. Tp oknumnya tolong dipecat,” tulis salah satu netizen dengan nada geram.
Komentar lain menyoroti status monopoli PLN yang dianggap membuat perusahaan tersebut abai terhadap empati. “Ayo @pln_id saya bayarin tagihan listrik kakek nenek itu setiap bulan seumur hidup mereka. Saya cuma minta diputus saja vendor dari karyawan tidak bernurani itu. Btw, enak ya bisnis tanpa kompetitor? Bisa sewenang-wenang,” sindir netizen lainnya.
Sentimen publik seragam: masyarakat tidak keberatan membantu secara finansial, namun mereka menuntut keadilan moral. Mereka mempertanyakan apakah tindakan mencabut meteran karena “terlalu hemat” adalah bagian dari regulasi resmi atau sekadar akal-akalan oknum untuk mengejar target atau keuntungan pribadi.
Menanti Nurani dan Klarifikasi
Hingga saat ini, keheningan masih menyelimuti pihak berwenang terkait. Belum ada penjelasan resmi mengapa prosedur pencabutan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang jelas dan mengapa ada pungutan biaya yang begitu besar di tengah status rumah tangga bersubsidi.
Kasus di Nias ini bukan sekadar tentang meteran listrik yang berpindah tangan. Ini adalah tentang martabat lansia yang diabaikan, tentang hak-hak rakyat kecil yang tergerus oleh arogansi jabatan, dan tentang pentingnya pengawasan di tingkat akar rumput. Di wilayah kepulauan seperti Nias, akses terhadap informasi dan perlindungan hukum seringkali terbatas, membuat warga rentan menjadi korban kesewenang-wenangan.
Kakek berusia 83 tahun itu kini mungkin hanya bisa duduk tertegun di teras rumahnya, menatap dinding tempat meteran listriknya dulu menempel. Ia mungkin tidak paham apa itu viral, apa itu netizen, atau apa itu regulasi korporasi. Yang ia tahu hanyalah satu: di masa tuanya, kegelapan terasa jauh lebih dingin ketika ia harus kehilangan uang makannya demi secercah cahaya yang sempat ia usahakan dengan sangat hemat.
Kini, bola panas ada di tangan PLN. Apakah mereka akan turun tangan untuk mengembalikan hak pasangan lansia tersebut dan membersihkan nama baik instansi dari perilaku oknum tak bernurani, ataukah membiarkan kisah pilu dari Nias ini hilang ditelan hiruk-pikuk berita lainnya? Satu yang pasti, nurani publik telah menyala, menolak untuk padam sebelum kegelapan di rumah kakek itu sirna.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
