bukamata.id – Ketentuan pendidikan minimal lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi sorotan. Kali ini, persyaratan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon meminta hakim konstitusi menghapus kewajiban memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Permohonan pengujian materiil itu telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Perkara tersebut diregistrasi pada Kamis, 12 November 2026.
Gugatan diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar sebagai pemohon dengan didampingi tim kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Pemohon Nilai Ijazah Bukan Satu-satunya Ukuran Kepemimpinan
Dalam permohonannya, Jovi mempersoalkan penggunaan ijazah formal sebagai persyaratan mutlak bagi seseorang yang ingin maju sebagai capres maupun cawapres.
Pemohon berpendapat, kepemilikan ijazah SMA atau sederajat tidak serta-merta menunjukkan kemampuan seseorang dalam memimpin negara. Menurutnya, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kecakapan mengelola pemerintahan tidak cukup diukur hanya melalui latar belakang pendidikan formal.
Dia menilai pengalaman berorganisasi, rekam jejak dalam pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan seseorang untuk memimpin.
Penerapan Pasal 169 huruf r UU Pemilu, menurut pemohon, berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Singgung Persyaratan Presiden di Amerika Serikat
Pemohon juga menyoroti potensi persoalan politik yang dapat muncul akibat persyaratan ijazah formal tersebut.
Dalam argumentasinya, ketentuan itu dinilai rentan memunculkan perdebatan berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nasional serta mengalihkan perhatian dari penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai pembanding, pemohon mengutip ketentuan Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi Amerika Serikat mengenai persyaratan seseorang untuk menjadi presiden.
Dalam konstitusi tersebut, terdapat tiga persyaratan utama, yakni berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat sejak lahir, berusia minimal 35 tahun, serta telah berdomisili di negara tersebut selama sekurang-kurangnya 14 tahun.
Pemohon menggunakan perbandingan itu untuk memperkuat pandangannya bahwa kelayakan seseorang menjadi pemimpin negara dalam sistem demokrasi tidak harus ditentukan semata-mata berdasarkan ijazah pendidikan formal.
Minta MK Batalkan Syarat Minimal Ijazah SMA
Melalui gugatan tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon juga meminta hakim konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, inti permohonan ini adalah menghapus persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi capres dan cawapres. Namun, permintaan tersebut masih berupa dalil dan petitum pemohon yang harus diperiksa serta diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
