bukamata.id – Tragedi yang menimpa pengemudi ojek online (Ojol), Affan Kurniawan, yang meninggal usai terlindas mobil taktis Brimob saat demonstrasi di depan DPR RI, Kamis (28/8/2029), memicu gelombang kemarahan publik. Peristiwa itu memantik solidaritas mahasiswa dan elemen masyarakat yang kemudian turun ke jalan dalam aksi besar-besaran.
Di Kota Bandung, situasi sempat tidak terkendali. Ribuan massa meluapkan amarah dengan membakar sejumlah fasilitas, termasuk aset MPR RI di Jalan Diponegoro, sebuah restoran, pos polisi, hingga puluhan kendaraan roda dua dan empat, Jumat (29/8/2025) malam. Aksi baru bisa diredam sekitar pukul 03.00 WIB, setelah sebelumnya massa terus melakukan tindakan anarkis di pusat kota.
Dalam aksi itu, terdengar pula tuntutan keras agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera diganti.
Analisis Akademisi: Cermin Kekecewaan Publik
Prof. Muradi Clark, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), menilai aksi besar ini bukan sekadar respons spontan, tetapi akumulasi kekecewaan terhadap kinerja kepolisian dan kondisi politik nasional.
“Di mata publik polisi dianggap tidak cukup baik dengan berbagai dinamika yang ada. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya mendorong proses demonstrasi. Kan gini, publik enggak akan seberani itu kalau kemudian polisi kan baik-baik saja,” kata Muradi, Sabtu (30/8/2025).
Ia menilai persoalan utama justru ada di tubuh kepolisian itu sendiri, khususnya di era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit yang sudah berjalan lima tahun. Muradi menyoroti absennya regenerasi kepemimpinan dan pendekatan baru dalam menjaga keamanan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kemudian ada kebaruan pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian. Hari ini saya kira pendekatan dilakukan normatif banget. Itu very-very basic police rule ya kalau istilah saya. Di mana kemudian itu ada selemah-lemahnya iman lah,” ujarnya.
Hukuman Dinilai Hanya Menyasar Bawahan
Polri diketahui telah memeriksa tujuh anggotanya terkait tewasnya Affan. Namun, menurut Muradi, langkah itu belum cukup menenangkan masyarakat.
“Publik enggak akan cukup dengan mengadili tujuh orang tadi ya. Publik enggak akan nyaman itu. Karena dianggap itu cuman level paling bawah banget gitu,” tegasnya.
Ia bahkan membandingkan dengan tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, di mana permintaan maaf kepolisian tak cukup memulihkan luka masyarakat.
“Artinya memang ada satu tanggung jawab yang lebih. Ini bukan lagi level mohon maaf,” tambah Muradi.
Dua Opsi Jalan Keluar
Muradi menilai, hanya ada dua cara untuk meredam gelombang kekecewaan publik: Presiden Prabowo mencopot Kapolri, atau Jenderal Listyo Sigit memilih mundur dengan kesatria.
“Saya kira pilihannya cuma dua opsi. Pertama adalah Pak Sigit itu mundur sebagai kesatria, artinya dia mundur karena merasa gagal melaksanakan tugas-tugas fungsi kepolisian selama kurun waktu seminggu ini. Dan yang kedua adalah dia dicopot Pak Prabowo,” jelasnya.
Suara Ojol: Solidaritas Tak Bisa Dibendung
Tuntutan Muradi sejalan dengan aspirasi massa di Bandung. Andri (37), seorang pengemudi ojol asal Arcamanik, mengaku rela turun ke jalan demi solidaritas sesama profesi.
“Tujuan solidaritas sesama Ojol kemarin meningal di Jakarta. Kalau diam gak bakal ditangani. Mudah-mudahan pejabat Polri diganti. Kapolri juga diganti,” ucapnya.
Andri mengaku peristiwa ini sangat menyakitkan, terlebih korban tewas saat menjalankan pekerjaannya mengantar pesanan.
“Ojol aja dilindas dari mobil hasil pajaknya, saya sedih walaupun gak di sana saya ngerasain. Saya gak berharap minta kerjaan, kami jalan nyari orderan driver gak ikut demo dia nganter pesanan dan dilindas. Harapanya polisi jangan gitu, dijagain yang demo,” tambahnya dengan nada getir.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
