Salsa Erwina Ledakkan 12 Tuntutan Rakyat, DPR dan Pemerintah Diberi Batas 7 Hari

bukamata.id – Nama influencer muda asal Indonesia yang kini menetap di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya viral karena berani menantang anggota DPR Ahmad Sahroni untuk debat terbuka, kali ini ia melontarkan 12 tuntutan rakyat yang ditujukan langsung kepada DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @salsaer pada Jumat (29/8/2025), Salsa mengajak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi bersama. Ia menulis, “Teman-teman, apakah setuju dengan draft tuntutan (belum final) ini kepada pemerintah untuk dilaksanakan maksimal 7 hari ke depan? Kalau tidak, kita hapus. Kalau iya, kita lanjutkan!”

Unggahan tersebut langsung viral dengan lebih dari 411 ribu likes dan 12 ribu komentar.

Kemudian, pada Sabtu (30/8/2025), Salsa kembali mengunggah versi final daftar tuntutan rakyat dan menandai akun resmi DPR RI serta Presiden Prabowo Subianto. Postingan itu semakin ramai diperbincangkan, mencatat 513 ribu likes dan lebih dari 10 ribu komentar hanya dalam hitungan jam.

12 Tuntutan Rakyat yang Disuarakan Salsa Erwina

Berikut adalah daftar lengkap 12 tuntutan rakyat yang diunggah Salsa Erwina dan disetujui ratusan ribu warganet:

1. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
2. Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya bekerja untuk kepentingan partai. Seluruh aset dan harta anggota DPR wajib diaudit KPK.
3. Bebaskan demonstran yang ditangkap dalam aksi penyampaian aspirasi pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025.
4. Reformasi DPR dengan langkah:
   • Audit transparan penggunaan anggaran DPR sebesar Rp9,9 triliun per tahun melalui lembaga independen.
   • Laporan penyerapan anggaran minimal setiap bulan.
   • Pangkas jumlah anggota dan anggaran DPR, hapus fasilitas istimewa yang membebani rakyat seperti PPh ditanggung negara, pengawalan khusus, transportasi mewah, hingga pensiun seumur hidup setelah satu periode.
   • Larangan mantan napi korupsi duduk di DPR maupun BUMN.
   • KPK wajib memeriksa seluruh anggota DPR.
   • Seluruh sidang DPR disiarkan live agar transparan.
5. Turunkan gaji dan tunjangan DPR maksimal lima kali UMR, disertai transparansi rinci.
6. Terapkan Key Performance Indicators (KPI) bagi anggota DPR, dengan evaluasi berkala, pemecatan bagi yang gagal, serta laporan rutin kepada rakyat.
7. Audit menyeluruh BUMN, dorong efisiensi dan bila perlu lakukan IPO atau swastanisasi sebagian untuk meningkatkan kontribusi ke APBN.
8. Batalkan kenaikan pajak yang dianggap membebani rakyat kecil.
9. Usut tuntas kasus kematian Affan Kurniawan. Berikan hukuman maksimal kepada pelaku, serta negara wajib menanggung biaya hidup keluarga almarhum. Kapolri yang dinilai gagal melindungi masyarakat diminta turun jabatan.
10. Naikkan standar gaji guru di seluruh Indonesia agar layak dan sepadan dengan peran vital mereka.
11. Reformasi kinerja kepolisian agar profesional, berempati, dan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite politik.
12. Perketat syarat menjadi anggota DPR, di antaranya:

• Minimal pendidikan Strata-1 (S1).
• Kemampuan bahasa asing dengan skor TOEFL minimal 500.
• Public speaking yang baik.
• Latar belakang sesuai dengan bidang komisi yang ditempati.
• Wajib lolos tes kapabilitas mencakup IQ, EQ, dan AQ layaknya seleksi PNS atau BUMN.

Peringatan untuk DPR dan Pemerintah

Dalam unggahan tersebut, Salsa menegaskan bahwa seluruh tuntutan harus dijawab paling lambat pada 5 September 2025 pukul 23:59 WIB. Jika tidak, ia mempertanyakan apakah DPR dan pemerintah masih pantas disebut sebagai wakil rakyat.

“Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut. Kita semua marah dan murka dengan cara kalian menjalankan pemerintahan. Sekarang bola ada di tangan kalian. Bisakah memenuhi tuntutan ini? Hidup rakyat Indonesia, kita semua berhak hidup layak di negara yang adil, bebas korupsi, dan berpihak kepada rakyat!” tulis Salsa.

Selain dalam bentuk teks, Salsa juga mengunggah video dirinya membacakan 12 poin tuntutan dan menandai akun DPR RI. Ia mendesak agar para wakil rakyat memberikan jawaban konkret dalam waktu tujuh hari ke depan.

Gelombang Kemarahan Rakyat

Situasi sosial politik di Indonesia belakangan ini memanas. Gelombang demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai daerah. Ungkapan “tak ada asap jika tak ada api” sangat tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini. Rakyat turun ke jalan bukan tanpa alasan, melainkan karena akumulasi rasa kecewa terhadap perilaku para wakil rakyat dan aparat.

Salah satu pemicu kemarahan publik adalah insiden memilukan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan. Affan tewas setelah dilindas mobil rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025) malam di Jakarta. Peristiwa itu ibarat bensin yang menyulut api, membuat amarah masyarakat semakin tak terbendung.

Di sisi lain, pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR juga memperkeruh keadaan. Publik menilai gaya komunikasi mereka justru melecehkan rakyat yang sedang melayangkan kritik. Mulai dari kenaikan tunjangan jumbo anggota DPR, aksi joget-joget di gedung parlemen, hingga klarifikasi yang dianggap tidak sensitif, semuanya menjadi bahan bakar kemarahan rakyat.

Nama-nama seperti Eko Patrio dan Uya Kuya, dua legislator berlatar belakang artis, dinilai melecehkan rakyat dengan kembali membuat konten joget saat kritik menguat soal tunjangan DPR. Sementara itu, Nafa Urbach yang juga anggota DPR dari NasDem, memicu polemik setelah membandingkan kesulitannya bepergian dari Bintaro ke Senayan dan menyebut tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan wajar diberikan agar bisa tinggal dekat gedung DPR. Pernyataan itu dinilai gagal membaca situasi hingga akhirnya ia meminta maaf.

Kemarahan publik semakin meluas ketika Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina rakyat. Saat menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di Medan pada Jumat (22/8/2025), ia menyebut:

“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia.”

Tak berhenti di situ, Sahroni juga sempat menyebut anak-anak SMA yang ikut berdemo sebagai “brengsek.” Ucapan-ucapan kasar ini memicu kemarahan publik yang berujung pada aksi demonstrasi besar pada 25 dan 28 Agustus 2025.