bukamata.id – Kementerian Sosial RI menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat melalui Sinergitas dan Optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat”, di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola data kesejahteraan sosial. Ia menyebut data yang akurat menjadi kunci utama efektivitas intervensi program pemerintah, mulai dari pusat hingga desa.
“Saya datang ke sini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian di tingkat pusat, tapi juga dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota,” ujar Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa perbedaan data antarlembaga berpotensi menimbulkan ego sektoral yang justru menghambat penyaluran program.
“Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi akan akurat. Tapi kalau datanya berbeda-beda, maka akan melahirkan ego sektoral. Saya bersyukur, Provinsi Jawa Barat termasuk daerah yang punya kemauan kuat untuk menyatukan data itu,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Sosial tengah mendorong optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di seluruh desa. Puskesos menjadi garda terdepan pelayanan sosial, tempat masyarakat bisa menyampaikan berbagai permasalahan kesejahteraan yang dihadapi.
“Mulai dari ijazah anak yang tidak bisa ditebus, belum mendapatkan pekerjaan, atau belum menerima bansos, semua bisa diadukan melalui Puskesos. Nanti ada operator dan petugas yang menindaklanjuti sampai ke tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat,” terang Saifullah Yusuf.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai konsisten dalam memperkuat pemutakhiran data sosial dan ekonomi.
“Saya berterima kasih kepada Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, yang terus bersama kami melakukan upaya nyata dalam menindaklanjuti instruksi Presiden,” tutupnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Sosial berharap penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dapat menjadi fondasi penting untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat di Jawa Barat secara merata dan tepat sasaran.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
