bukamata.id – Pemerintah Indonesia tengah menggodok transformasi radikal dalam sistem pemberangkatan haji. Alih-alih menunggu hingga puluhan tahun, calon jamaah nantinya mungkin bisa memperebutkan kuota secara langsung lewat skema yang diistilahkan sebagai “war tiket”. Langkah berani ini merupakan respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelaksanaan rukun Islam kelima ini lebih efisien.
Terobosan untuk Mengatasi Antrean 5,7 Juta Orang
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa saat ini kementeriannya sedang memutar otak untuk mencari formula terbaik guna memangkas daftar tunggu yang sudah sangat mengular.
“Sekarang itu Presiden berkeinginan supaya, coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil pada Kamis (9/4/2026).
Menurut Dahnil, sistem pengelolaan dana haji yang saat ini berjalan justru membuat antrean semakin panjang seiring bertambahnya jumlah pendaftar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara tetangga seperti Malaysia dengan sistem Tabungan Haji-nya.
Bagaimana Cara Kerja Skema “War Tiket” Haji?
Secara teknis, wacana ini mengadopsi sistem penjualan tiket konser atau transportasi yang kompetitif. Pemerintah akan mengalokasikan kuota resmi dari Arab Saudi untuk ditawarkan langsung kepada publik pada harga tertentu tanpa melalui birokrasi daftar tunggu yang memakan waktu lama.
“Makanya kan tadi malam misalnya Pak Menteri, kita sedang berpikir bagaimana supaya gak ngantri itu kayak model war tiket. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200 ribu, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti gak perlu ngantre,” jelas Dahnil.
Nasib Jamaah yang Sudah Mengantre
Meski terdengar menggiurkan, tantangan besar menanti. Saat ini terdapat sekitar 5,7 juta orang yang sudah terdaftar dalam sistem antrean reguler. Pemerintah berkomitmen bahwa wacana “war tiket” ini tidak akan merugikan mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu.
Dahnil menegaskan bahwa ide ini masih dalam proses pematangan yang sangat mendalam dan belum menjadi keputusan tetap.
“Jadi wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Nah ini kami akan terus godok,” katanya.
Reformasi sistem ini diharapkan menjadi solusi adil bagi semua kalangan, baik bagi mereka yang mengandalkan tabungan jangka panjang maupun mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk berangkat lebih cepat melalui skema kuota terbuka.
“Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud,” pungkas Dahnil.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
