bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendesak manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk menjatuhkan sanksi tegas terkait kasus bayi yang nyaris tertukar.
Kasus ini mencuat setelah pengakuan seorang ibu bernama Nina Saleha viral di media sosial, yang mengungkap dugaan kelalaian perawat saat proses penyerahan bayi.
Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Kelalaian Perawat
Dedi menyebut, dari kronologi yang disampaikan pihak keluarga, terdapat indikasi kesalahan dari tenaga medis yang harus segera ditindaklanjuti.
“Yang penting yang pertama itu adalah tindakan yang ceroboh yang dilakukan oleh perawat. Saya ingin tahu apa tindakan yang sudah diambil oleh manajemen,” ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia menekankan pentingnya transparansi sanksi agar publik mengetahui langkah konkret yang dilakukan pihak rumah sakit.
Pertanyakan Unsur Kelalaian atau Kesengajaan
Menurut Dedi, perlu ada kejelasan apakah insiden tersebut murni kelalaian atau terdapat unsur lain yang lebih serius.
“Apakah itu kelalaian atau disengaja. Kalau kelalaian, sanksinya apa? Penundaan gaji atau bagaimana?” tegasnya.
Ia menilai, kejelasan ini penting untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai serta menjadi pembelajaran bagi sistem pelayanan kesehatan.
Pemprov Jabar Minta Audit Menyeluruh
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta manajemen RSHS untuk mendorong perbaikan layanan.
“Kami menyesalkan kejadian ini, namun yang terpenting adalah memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Kewenangan Evaluasi di Kementerian Kesehatan
Herman menjelaskan, evaluasi utama berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengingat RSHS merupakan rumah sakit milik pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Jabar tetap meminta adanya audit internal untuk menelusuri penyebab insiden, termasuk kemungkinan lemahnya SOP atau ketidakpatuhan tenaga medis.
“Harus ditelusuri, apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak taat SOP. Semua harus dicek,” tegasnya.
Perbaikan Layanan Ibu dan Anak Jadi Prioritas
Pemprov Jabar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada unit ibu dan anak serta layanan kedaruratan.
Menurut Herman, kejadian ini bukan hanya soal layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pelayanan harus memastikan ibu dalam kondisi sehat dan bayi dalam keadaan aman tanpa kesalahan prosedur.
Jaminan Layanan Kesehatan untuk Semua Warga
Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan, termasuk bagi warga kurang mampu.
Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk tidak menolak pasien karena kendala administrasi.
“Kalau ada masyarakat yang butuh layanan, apalagi harus dirawat, langsung ditangani. Soal administrasi, Pemprov siap membackup,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
