bukamata.id – Kabupaten Pangandaran mencatatkan prestasi unik sekaligus ironis. Di satu sisi, wilayah ini memegang predikat sebagai daerah dengan angka pengangguran terendah di Jawa Barat. Namun di sisi lain, bayang-bayang kemiskinan dan lonjakan biaya hidup menjadi “monster” nyata bagi kesejahteraan warganya.
Berdasarkan data terbaru BPS dalam laporan “Pangandaran dalam Angka 2025”, standar garis kemiskinan di Pangandaran melonjak drastis. Jika pada 2017 warga dianggap miskin jika pengeluarannya di bawah Rp342.672 per bulan, kini di tahun 2024, angkanya melambung menjadi Rp470.068.
Mengapa Sulit Lepas dari Jerat Miskin?
Meski secara persentase angka kemiskinan melandai ke angka 8,75 persen (sekitar 35,95 ribu jiwa) pasca-pandemi, jurang ekonomi justru melebar. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik tipis menjadi 0,29 pada 2024, menandakan ketimpangan di antara sesama warga rentan semakin mencolok.
Kosih Kosasih, Statistisi Muda BPS Pangandaran, menjelaskan bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah dua konsep berbeda.
“Karena tingkat pengangguran diukur bukan berdasarkan rata-rata konsumsi, secara konsep yang disebut menganggur adalah mereka yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja serta merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa),” terang Kosih, Senin (20/4/2026).
Simulasi Gaji UMK: Antara Makan atau Menabung?
Dengan UMK Pangandaran 2026 sebesar Rp2.351.250 (terendah kedua di Jabar), bertahan hidup di tengah inflasi adalah seni tingkat tinggi. Mari kita hitung:
- Belanja Pokok (Beras, Telur, Minyak, Gas): Sekitar Rp498.000/bulan.
- Bensin & Data Internet: Estimasi Rp250.000/bulan.
- Kebutuhan Pribadi (Sabun, dll): Rp500.000/bulan.
- Gaya Hidup (Rokok/Hiburan/Netflix/Iuran): Bisa menyentuh Rp1.000.000/bulan.
Total pengeluaran kasar bisa mencapai Rp2.268.000. Artinya, seorang pekerja lajang di Pangandaran hanya memiliki sisa “napas” sekitar Rp83.000 hingga Rp200.000 per bulan. Angka yang sangat riskan jika terjadi keadaan darurat.
Suara dari Lapangan: Harus Ekstra Hemat
Bagi RN (26), seorang pegawai hotel di Pangandaran, biaya operasional harian saja bisa menelan Rp150 ribu. Strateginya? Makan di warung nasi sederhana dengan menu ayam atau ikan seharga Rp20 ribu.
“Makan dengan harga Rp 20 ribu itu bisa sama olahan ayam, ikan. Dengan habis uang segitu dalam sehari masih aman sih kalau untuk gaji, masih ada sedikit uang lebih untuk menabung,” kata RN.
Berbeda dengan DA, karyawan lain yang gajinya bahkan belum menyentuh angka UMK. Ia mengandalkan uang lembur dan servis tambahan untuk menyambung hidup.
“Kalau kerjanya digabung lembur bisa UMK,” ucap DA. Demi menghemat, ia memilih membawa bekal dari rumah. “Kebetulan rumah ke tempat kerja dekat, jadi paling kalau bensin Rp 150 ribu sebulan. Kalau makan mah bekal dari rumah.”
Secara kumulatif, biaya hidup layak di Pangandaran saat ini rata-rata mencapai Rp1.380.589 per kapita. Tantangan besar kini menanti pemerintah daerah: bagaimana menjaga daya beli warga agar prestasi “minim pengangguran” tidak sekadar menjadi angka di atas kertas tanpa kesejahteraan nyata.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
