bukamata.id – Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai persoalan nasional mulai dari kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, hingga pengesahan RUU Polri.
Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, tuntutan utama yang dibawa massa adalah mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini.
“Hari ini yang paling pokok dan menjadi akar persoalan adalah kami mendesak negara untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai jalan keluar atas banyaknya penindasan yang dialami masyarakat,” kata Ainul di sela aksi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar namun masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
“Kami menuntut penghentian total MBG. Program ini menghabiskan banyak anggaran negara, sementara di sisi lain masih muncul berbagai masalah yang berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
FMN juga menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026. Menurut Ainul, kenaikan harga energi akan berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM. Upah masyarakat tidak naik, tetapi harga kebutuhan pokok dan biaya hidup terus meningkat,” katanya.
Di sektor pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan gratis. Ainul menilai biaya pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, semakin sulit dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.
“Negara harus mengalihkan anggaran yang tidak prioritas untuk pendidikan gratis. UKT terus naik dan ke depan bisa semakin berat bagi mahasiswa, terutama anak buruh dan petani,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UPI 2026, Khallid Saiful, mengatakan aksi tersebut lahir dari keresahan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani rakyat.
Menurutnya, terdapat tiga isu utama yang menjadi sorotan massa aksi, yakni persoalan ekonomi, kebijakan MBG, dan pengesahan RUU Polri.
“Yang pertama tentu persoalan ekonomi. Kita melihat nilai tukar rupiah melemah dan ini akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat sehari-hari,” kata Khallid.
Ia juga menilai program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Selain itu, mahasiswa menyoroti rencana pengesahan RUU Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat hingga ke ranah sipil.
“Kami melihat ada pasal-pasal yang memungkinkan aparat menduduki jabatan sipil. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.
Khallid menambahkan, kenaikan harga Pertamax juga menjadi salah satu alasan mahasiswa turun ke jalan. Menurutnya, dampak kenaikan BBM mulai terlihat dari meningkatnya antrean kendaraan di jalur pengisian Pertalite.
“Kenaikan BBM ini sangat dirasakan masyarakat. Antrean Pertalite semakin panjang dan beban masyarakat semakin berat. Karena itu kami meminta agar kebijakan ini dievaluasi dan harga BBM diturunkan kembali,” katanya.
Mahasiswa menegaskan aksi yang digelar bukan menjadi yang terakhir. Mereka memastikan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat melalui aksi-aksi lanjutan dalam waktu mendatang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
