bukamata.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang nanti akan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memenuhi sejumlah aspek. Sebab Jabar dan seluruh daerah di Indonesia sudah memasuki tahun politik yaitu pemilu dan menjelang pilkada.
Pengamat politik dari Unpad, Firman Manan mengatakan, Jabar merupakan provinsi strategis. Dalam konteks pemilu, jumlah pemilih Jabar terbesar di Indonesia.
“Indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu kemarin itu aja, Jawa Barat itu indeks kerawanannya tinggi, nomor 4 dari seluruh provinsi. Jadi hal-hal itu paling tidak perlu diperhatikan sebetulnya dalam konteks pj,” kata Firman saat dihubungi, Kamis (3/8/2023).
Selain itu, kata Firman, Pj Gubernur pengganti Ridwan Kamil nanti harus mengenali Jabar seutuhnya. Mengingat Jabar begitu luas secara geografis, paling besar penduduknya dan multi etnis.
“Pj itu memang harus punya pengenalan yang baik terhadap lingkungan Jawa Barat. Artinya 27 kabupaten/kota itu paling tidak dia paham karakteristik sosial masyarakat,” ujar Firman.
Kemudian, Pj Gubernur harus memiliki kemampuan koordinasi. Pasalnya, nanti Pj akan berkoordinasi dengan 27 kepala daerah yang sebagaian besar diisi oleh Pj juga.
“Ketiga yang tidak kalah penting memang punya kemampuan mengelola potensi-potensi konflik, karena ini sudah masuk tahun politik menjelang pemilu dan pilkada,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, DPRD Jabar sudah menetapkan 3 calon Pj Gubernur Jabar. Ketiga nama tersebut akan diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mereka di antaranya Asep N Mulyana yang merupakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebelumnya, dia adalah mantan Kajati Jabar.
Lalu, Prof Keri Lestari adalah Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad. Kemudian, Bey Triadi Machmudin merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
