bukamata.id – Pagi itu, halaman Kantor Bupati Soppeng di Jalan Salotungo tidak hanya dipenuhi barisan rapi para pegawai yang mengenakan seragam Korpri. Ada sesuatu yang berbeda. Suasana haru, lega, dan kegembiraan bercampur menjadi satu, menandai akhir dari perjalanan panjang ribuan tenaga honorer yang akhirnya mendapat kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di antara 3.507 orang yang menerima Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu pada Rabu, 31 Desember 2025, satu sosok mendadak menjadi pusat perhatian. Bukan karena jabatan atau pangkat, melainkan karena ekspresi kebahagiaannya yang tak biasa: memanjat tiang bendera.
Aksi spontan itu sontak viral di media sosial. Video yang merekam momen tersebut menyebar cepat, memancing beragam reaksi publik—dari tawa, haru, hingga perdebatan soal etika aparatur sipil negara. Namun di balik sorotan kamera dan riuh warganet, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan, pengabdian, dan luapan emosi yang akhirnya tumpah.
Euforia yang Sulit Dibendung
Upacara penyerahan SK berlangsung khidmat. Nama demi nama dipanggil, satu per satu PPPK maju menerima dokumen yang selama ini dinanti. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga honorer, dengan status yang tak pernah benar-benar pasti.
Begitu prosesi resmi selesai, suasana berubah. Lapangan yang semula tertib perlahan menjadi ruang ekspresi. Beberapa PPPK terlihat saling berpelukan. Ada yang menitikkan air mata, ada pula yang langsung bersujud syukur di atas aspal halaman kantor bupati. Teriakan bahagia dan gelak tawa terdengar bersahut-sahutan.
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Soppeng yang turut mengamankan kegiatan ikut menyemarakkan suasana dengan menyemprotkan air ke udara. Guyuran air itu justru menambah keriuhan. Para PPPK menari, berlarian, dan mengabadikan momen bersejarah tersebut dengan ponsel masing-masing.
Namun, perhatian publik kemudian tertuju pada satu aksi yang tak terduga.
Baharuddin dan Tiang Bendera
Seorang pria berseragam Korpri tampak berlari kecil menuju tiang bendera yang berdiri tegak di tengah lapangan. Tanpa ragu, ia mulai memanjat. Tangannya mencengkeram tali, kakinya bergerak cepat, hingga tubuhnya berada di ketinggian sekitar pertengahan tiang.
Pria itu adalah Baharuddin, PPPK Paruh Waktu yang bertugas di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Soppeng.
Dari bawah, rekan-rekannya bersorak. Ada yang merekam video, ada pula yang hanya mengangkat ponsel untuk mengabadikan foto. Baharuddin tampak tersenyum lebar. Sesampainya di tengah tiang, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah puncak, lalu memberi hormat ke arah Sang Merah Putih.
Sesekali, tubuhnya bergoyang mengikuti irama kegembiraan. Bukan tarian terencana, melainkan ekspresi spontan—sebuah luapan emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Bagi Baharuddin, momen itu bukan sekadar euforia. Itu adalah simbol kemenangan setelah bertahun-tahun berada dalam ketidakpastian status kerja.
Perjalanan Panjang di Balik Seragam
Seperti banyak PPPK lainnya, Baharuddin bukan orang baru di lingkungan pemerintahan Kabupaten Soppeng. Ia telah lama menjalani peran sebagai tenaga pendukung, bekerja di balik layar, memastikan urusan administrasi dan kebutuhan kantor berjalan lancar.
Status honorer membuatnya terbiasa hidup dengan kepastian yang rapuh. Kontrak yang diperpanjang dari waktu ke waktu, penghasilan yang terbatas, serta masa depan yang selalu menjadi tanda tanya.
Ketika akhirnya SK PPPK Paruh Waktu berada di tangannya, semua beban itu seakan runtuh seketika. Apa yang disaksikan publik di media sosial hanyalah potongan kecil dari ledakan emosi yang telah lama terpendam.
Respons Pemerintah Daerah
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang resmi menerima SK. Ia menekankan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab besar.
Menurutnya, keberadaan ribuan PPPK di berbagai unit kerja akan menjadi tulang punggung dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.
“Kehadiran kalian di berbagai posisi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya di hadapan para penerima SK.
Ia juga menegaskan bahwa skema PPPK Paruh Waktu merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status sekaligus penghargaan kepada tenaga kerja yang selama ini telah mengabdi.
Amanah dan Etika
Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, turut mengingatkan para PPPK agar menjaga sikap, etika, dan profesionalisme dalam bekerja. Menurutnya, status sebagai PPPK adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Tunjukkan kinerja terbaik dan layani masyarakat dengan sepenuh hati,” pesannya.
Pernyataan itu menjadi penyeimbang dari euforia yang meledak-ledak. Di satu sisi, kegembiraan adalah hal manusiawi. Di sisi lain, status baru sebagai aparatur pemerintah menuntut kedewasaan dalam bersikap.
Di Balik Viral, Ada Cerita Manusia
Aksi joget di tiang bendera mungkin akan terus dibicarakan. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada pula yang melihatnya sebagai potret kejujuran emosi seorang abdi negara kecil yang akhirnya mendapatkan pengakuan.
Namun jika ditarik lebih jauh, peristiwa ini mencerminkan realitas sosial yang lebih luas: betapa beratnya perjuangan para tenaga honorer dan betapa besar arti sebuah SK bagi hidup mereka.
Bagi Baharuddin dan ribuan PPPK lainnya di Soppeng, hari itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah titik balik, sebuah garis awal baru dalam perjalanan pengabdian mereka—yang dimulai dengan tawa, air mata, dan sebuah joget spontan di bawah bendera Merah Putih.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
