bukamata.id – Rencana Pemerintah Kota Bandung untuk merevitalisasi Lapangan Teuku Umar, yang lebih dikenal sebagai Taman Fitnes di kawasan Lebakgede, Kecamatan Coblong, sempat memicu gelombang perdebatan hangat di tengah masyarakat. Proyek penataan kawasan dengan alokasi anggaran sekitar Rp3,1 miliar pada tahun 2026 ini awalnya dirancang untuk menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih representatif, terang, dan modern.
Kendati demikian, rencana tersebut justru berbenturan dengan kekhawatiran warga sekitar yang merasa ruang hidup dan area bermain anak-anak terancam tergerus. Polemik ini tidak hanya mempertemukan kepentingan antara kelompok masyarakat akar rumput dan pemerintah, tetapi juga membuka ruang diskusi mendalam mengenai tata kelola ruang publik, transparansi perencanaan, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah kota, warga, dan berbagai komunitas kreatif.
Awal Mula Polemik dan Kekhawatiran Warga
Rencana penataan kawasan Lapangan Teuku Umar bermula dari kebutuhan pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas ruang publik dan sarana olahraga di Kota Bandung. Berdasarkan dokumen perencanaan, proyek ini disiapkan untuk mengakomodasi berbagai aktivitas olahraga, termasuk penyediaan fasilitas skatepark, arena sepatu roda, serta fasilitas pendukung lainnya.
Namun, kabar masuknya alat berat dan pemasangan seng pembatas di sekitar lapangan pada akhir Oktober 2026 justru mengejutkan warga. Warga dan anak-anak yang selama ini rutin menggunakan lapangan tersebut untuk berlatih sepak bola merasa tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi yang memadai.
Perwakilan Pemuda Teuku Umar, Novian Ardiansyah, mengungkapkan keterkejutan warga ketika material bangunan tiba tanpa adanya pemberitahuan terbuka mengenai bentuk akhir desain revitalisasi.
“Kita belum tahu gambarnya seperti apa. Kalaupun dibikin 30 persen kan tetap ada skateboard dan BMX. Dari warga, kami menginginkan lapangan yang sudah ada cukup diperbaiki agar lebih nyaman digunakan,” ujar Novian di lokasi, Rabu (28/10/2026).
Senada dengan hal tersebut, perwakilan pemuda lainnya, Linda Zanalia, menilai bahwa alokasi fasilitas olahraga tertentu seperti sepeda BMX dan papan luncur belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan ekonomi dan profil sosial masyarakat sekitar. Ia menekankan pentingnya mempertahankan fungsi lapangan sepak bola agar anak-anak memiliki ruang aktivitas fisik yang aman dan mudah diakses di tengah permukiman padat.
“Berapa orang sih di wilayah kami yang punya sepeda BMX? Perekonomian di wilayah kami seperti apa,” ujar Linda.
“Lebih proper biarkan anak-anak bermain bola, menikmati fasilitas ini tanpa harus bermain di dalam gang,” lanjutnya.
Linda juga mempertanyakan urgensi pembangunan fasilitas baru di lokasi yang sudah aktif digunakan, seraya menyarankan agar pemerintah memaksimalkan fasilitas yang sudah ada di tempat lain daripada mengubah fungsi ruang yang selama ini menjadi pusat interaksi sosial warga Coblong.
Perspektif Pakar: Analisis Kritis Tata Kota dan Kebijakan Publik
Menyoroti dinamika yang terjadi, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, memberikan analisis mendalam mengenai tata kelola dan efektivitas perumusan kebijakan yang ditempuh oleh Pemkot Bandung. Menurut Kristian, efektivitas perumusan kebijakan tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menyelesaikan proyek pembangunan sesuai jadwal dan anggaran semata. Efektivitas juga harus dilihat dari ketepatan pemerintah dalam mengenali persoalan, menentukan kelompok penerima manfaat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kasus Lapangan Teuku Umar memperlihatkan adanya jarak antara keputusan perencanaan pemerintah dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap perubahan fungsi ruang tersebut. Pemerintah merencanakan revitalisasi dengan memasukkan fasilitas skateboard sebagai salah satu unsur utama, sedangkan warga sekitar masih memandang lapangan tersebut sebagai ruang olahraga dan aktivitas sosial, terutama bagi anak-anak yang berlatih sepak bola.
“Dari sudut pandang teori siklus kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang semestinya berjalan secara berurutan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan alternatif, konsultasi dengan kelompok terdampak, penentuan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persoalan Teuku Umar menunjukkan bahwa tahapan perencanaan teknis dan penganggaran tampaknya telah bergerak lebih jauh dibandingkan proses penyelarasan kebutuhan sosial,” ungkap Kristian kepada bukamata.id, Minggu (8/11/2026)
Kristian menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada niat pemerintah membangun fasilitas olahraga baru, melainkan pada urutan dan kualitas pengambilan keputusannya. Pemerintah memiliki kewenangan menentukan prioritas pembangunan, tetapi kewenangan tersebut harus disertai dasar kebutuhan yang dapat diuji secara terbuka.
“Menurut saya, kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada niat pemerintah membangun fasilitas olahraga baru, melainkan pada urutan dan kualitas pengambilan keputusannya. Pemerintah memiliki kewenangan menentukan prioritas pembangunan, tetapi kewenangan tersebut harus disertai dasar kebutuhan yang dapat diuji secara terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena saling klaim antara komunitas sepak bola dan komunitas skateboard yang menunjukkan adanya kelemahan dalam asesmen kebutuhan publik.
“Perlu dibedakan antara kajian teknis pembangunan dan kajian kebutuhan sosial. Sebuah proyek mungkin telah memiliki desain teknis, perhitungan biaya, serta dokumen pengadaan, tetapi belum tentu memiliki pemetaan sosial yang memadai. Keduanya harus berjalan bersamaan,” jelas Kristian.
Sikap dan Kebijakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan
Menanggapi dinamika panas yang terjadi di tingkat akar rumput, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan penjelasan secara terbuka. Pada tahap awal polemik, Farhan menegaskan bahwa proyek pembangunan fisik secara sepihak tidak dapat dibatalkan begitu saja karena proses lelang telah selesai dan melahirkan pihak ketiga sebagai pemenang tender.
“Enggak mungkin dibatalkan, sudah ada pemenang tender soalnya. Tapi masih bisa diubah beberapa desainnya,” ujar Farhan saat ditemui, Selasa (3/11/2026).
Meskipun demikian, Pemkot Bandung tidak menutup mata terhadap aspirasi warga. Sebagai jalan tengah, Farhan menyatakan bahwa porsi alokasi untuk fasilitas papan luncur (skatepark) yang semula direncanakan memakan sebagian besar area akan dikaji ulang dan diperkecil proporsinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator yang bertugas membangun sarana publik untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sepihak birokrasi.
“Proporsinya, yang tadinya kan proporsi besarnya untuk skatepark, jadi nanti skatepark-nya diperkecil. Tapi ya itu mah mangga kesepakatan warga sajalah,” kata Farhan.
Farhan juga menekankan pentingnya komunikasi intensif dan musyawarah mufakat antara warga dan komunitas terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama.
“Ya, komunikasi yang intens karena bagaimanapun juga kita ini hanya membangunkan. Enggak mungkin itu jadi kantornya wali kota, itu mah untuk warga dan komunitas,” ucapnya.
Terkait aspek hukum dan kontrak pengadaan, Kristian Widya Wicaksono menyoroti bagaimana ketegangan antara kepastian hukum kontrak dan responsivitas kepala daerah dikelola.
“Dari perspektif administrasi pemerintahan, kontrak pengadaan merupakan instrumen hukum yang mengikat pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Karena itu, pemerintah tidak dapat mengabaikan kewajiban kontraktual hanya karena terjadi perubahan aspirasi masyarakat. Namun, anggapan bahwa proyek yang sudah dikontrakkan sama sekali tidak dapat diubah juga perlu diluruskan melalui mekanisme perubahan kontrak dalam kondisi tertentu seperti yang diatur dalam ketentuan pengadaan,” papar Kristian.
Keputusan Akhir: Pembatalan Fasilitas Skatepark dan Transformasi Menjadi Communal Space
Seiring dengan bergulirnya proses dialog dan penyerapan aspirasi publik, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) akhirnya mengambil keputusan resmi untuk mengubah konsep penataan kawasan secara menyeluruh. Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, mengonfirmasi bahwa pembangunan fasilitas skatepark di Lapangan Teuku Umar resmi dibatalkan.
“Nah, kesepakatannya si area skatepark yang 30 persen itu tidak jadi dilaksanakan. Jadi, area itu diganti menjadi namanya communal space buat ketemuan warga tuh, si 30 persen itu. Jadi konsep yang disepakati memang akhirnya tidak ada skatepark di sini,” kata Luthfi, Jumat (6/11/2026).
Luthfi menjelaskan bahwa pertimbangan teknis turut memengaruhi keputusan tersebut, terutama kekhawatiran warga terhadap potensi polusi kebisingan. Berdasarkan evaluasi tata ruang, aktivitas papan luncur dinilai lebih ideal ditempatkan di zona yang memang memiliki tingkat kebisingan lingkungan yang tinggi, seperti kawasan di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja (Pasupati) yang fasilitasnya sudah aktif digunakan.
“Karena memang warga kan mengeluhkan soal masalah nanti ada polusi kebisingan. Terus dari sisi teknis, memang skatepark tuh ideal di tempat-tempat, tuang-ruang yang suaranya memang sudah sangat bising, termasuk di bawah flyover. Nah, kita kan punya area tuh di bawah flyover, skatepark yang sekarang sudah aktif kan sebetulnya,” ucapnya.
Dengan anggaran total mencapai Rp3,1 miliar, penataan kawasan yang kini mengusung toponimi resmi Taman Teuku Umar akan difokuskan pada penyediaan ruang publik yang ramah keluarga serta peningkatan kualitas sarana olahraga utama.
“Jadi area skatepark ini yang 30% itu dimodifikasi menjadi sitting area, tempat duduk-duduk, kayak Taman Lapang Supratman lah. Ada sitting area, tempat duduk, ada jogging track, ada tempat permainan anak. Walaupun tadi teh ada aspirasi dari warga tuh, Pak, tempat olahraganya ditambahin, fitness-nya dibetul,” ungkap Luthfi.
Selain itu, fasilitas lapangan sepak bola dipastikan tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya menggunakan rumput sintetis agar anak-anak dan Sekolah Sepak Bola (SSB) dapat berlatih dengan kondisi yang jauh lebih representatif dan nyaman dibandingkan sebelumnya.
“Ada mini soccer di sini nanti pakai rumput sintetis. Jadi saya sekali lagi meluruskan bahwa sepak bola tetap ada. Malah lebih bagus fasilitasnya dibanding sebelumnya,” pungkasnya.
Dukungan dan Pengawasan Legislatif
Dinamika revitalisasi Lapangan Teuku Umar turut mendapat perhatian dari pimpinan legislatif Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya mengawal ketat proses penataan agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Melalui keterangan resminya, Asep memastikan bahwa area lapangan sepak bola tetap menjadi prioritas dalam rancangan akhir tata ruang kawasan tersebut.
“Berdasarkan site plan yang saya terima, rencana revitalisasi ini ternyata tidak mengubah area lapangan sepak bola. Jadi, nanti akan tetap ada lapangan sepak bola yang diberi rumput, serta ditambah dengan berbagai fasilitas olahraga lain yang justru akan menunjang kebutuhan masyarakat,” ujar Asep.
Asep juga mengapresiasi langkah responsif yang ditunjukkan oleh jajaran kewilayahan, Kecamatan Coblong, serta DPKP Kota Bandung dalam membangun ruang dialog bersama warga. Ia berpesan agar ke depannya pola komunikasi dan sosialisasi program pembangunan dapat terus ditingkatkan guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Semoga ke depan komunikasi dan sosialisasi harus terus ditingkatkan, sehingga program pemerintah dengan keinginan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya dorong untuk meminimalisir miskom, pihak OPD hingga kewilayahan harus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman,” tuturnya.
Di samping itu, ia mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan pemeliharaan fasilitas umum agar anggaran publik yang digelontorkan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Jangan sampai kita bisa membangun, tetapi tidak bisa merawat dengan baik,” tegasnya.
Refleksi dan Masa Depan Pengelolaan Ruang Publik di Bandung
Polemik revitalisasi Lapangan Teuku Umar memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan kebijakan perkotaan. Menutup kajian ini, Kristian Widya Wicaksono menekankan pentingnya pendekatan deliberasi yang adil serta mewujudkan keadilan spasial dalam pembangunan ruang publik perkotaan.
“Pemerintah harus mengakui kedua kepentingan tersebut sebagai kebutuhan yang sah. Tantangannya adalah bagaimana menyusun keputusan yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang sudah ada sekaligus membuka kesempatan bagi kelompok lain untuk memperoleh fasilitas yang layak melalui musyawarah yang terstruktur dan terbuka,” terang Kristian.
Ia juga menggarisbawahi bahwa ukuran keberhasilan sebuah proyek penataan ruang tidak boleh hanya diukur dari terselesaikannya fisik bangunan semata, melainkan sejauh mana ruang tersebut mampu menghadirkan keadilan dan inklusivitas bagi seluruh warga.
“Saya melihat bahwa ukuran keberhasilan revitalisasi Teuku Umar bukan terletak pada berhasil atau tidaknya pemerintah membangun fasilitas tertentu, melainkan pada kemampuannya menghasilkan ruang publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengubah pola perencanaan yang cenderung dimulai dari penyusunan proyek dan desain fisik menjadi perencanaan yang dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui ruang dialog yang terbuka, kompromi antara pemerintah, warga, dan komunitas berhasil menemukan titik temu. Pembatalan pembangunan skatepark dan alih fungsinya menjadi ruang komunal (communal space) serta peningkatan kualitas lapangan sepak bola berstandar rumput sintetis membuktikan bahwa aspirasi masyarakat akar rumput mampu menjadi instrumen korektif yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik.
Kesimpulan
Polemik revitalisasi Lapangan Teuku Umar atau Taman Fitnes di Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, memberikan catatan penting dan komprehensif bagi tata kelola pembangunan perkotaan di Kota Bandung. Kasus ini menegaskan bahwa proyek infrastruktur publik senilai Rp3,1 miliar tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan penyerapan anggaran dan penyelesaian fisik semata, melainkan harus berpijak pada ketepatan asesmen sosial, transparansi komunikasi, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan awal.
Dinamika yang terjadi—mulai dari gelombang penolakan warga, ketegangan antara kepastian hukum kontrak dan responsivitas kepala daerah, hingga analisis mendalam dari perspektif kebijakan publik—menunjukkan bahwa benturan kepentingan antara kelompok masyarakat akar rumput dan komunitas kreatif dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang terbuka, proporsional, dan berkeadilan. Keputusan akhir Pemerintah Kota Bandung melalui DPKP untuk membatalkan pembangunan skatepark, mengalihkannya menjadi ruang komunal (communal space), serta meningkatkan kualitas lapangan sepak bola dengan rumput sintetis membuktikan bahwa aspirasi publik mampu menjadi instrumen korektif yang konstruktif.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik Lapangan Teuku Umar harus menjadi momentum evaluasi jangka panjang bagi Pemkot Bandung untuk mewujudkan keadilan spasial (spatial justice). Pemerintah dituntut untuk terus mengedepankan perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga setiap ruang publik di Kota Kembang benar-benar hadir untuk merangkul seluruh elemen masyarakat secara harmonis tanpa ada pihak yang terpinggirkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
