bukamata.id – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan seluruh anak di Kota Bandung telah mendapatkan bangku sekolah pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027. Kepastian tersebut disampaikan saat meninjau pelaksanaan MPLS di SDN 047 Balonggede, Senin (13/7/2026).
Farhan mengatakan, tahun ini terdapat sekitar 22 ribu siswa baru yang masuk ke SD Negeri dan sekitar 19 ribu siswa baru di SMP Negeri. Selain itu, sekitar 10 ribu siswa lainnya diterima di sekolah swasta.
“Alhamdulillah hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD Negeri, SMP Negeri, serta sekolah swasta. Dari total yang ada di Kota Bandung, ada 22 ribu anak masuk SD Negeri, sekitar 19 ribu masuk SMP Negeri, dan sekitar 10 ribuan lagi masuk sekolah swasta,” ujar Farhan.
Ia menegaskan seluruh peserta didik, khususnya dari kelompok desil 1 hingga desil 5, telah memperoleh akses pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Dari sekian banyak itu, yang desil 1 sampai desil 5 sudah masuk ke semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Jadi Alhamdulillah hari ini tidak ada satu pun anak-anak di Kota Bandung yang tidak mendapatkan kursi di sekolah masing-masing,” tegasnya.
Menurut Farhan, total peserta didik baru di Kota Bandung mencapai sekitar 51 hingga 52 ribu anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 43 ribu tertampung di sekolah negeri, sedangkan sekitar 10 ribu lainnya diarahkan ke sekolah swasta yang juga mendapatkan dukungan melalui program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).
Ia menambahkan, penambahan sekolah baru ke depan bukan semata-mata untuk menambah daya tampung, melainkan mengatasi wilayah yang masih menjadi titik blind spot atau belum memiliki akses sekolah yang memadai.
“Kalau sekolah baru, itu bukan karena daya tampungnya kurang, tetapi karena masih ada beberapa lokasi yang menjadi blind spot. Bahkan di wilayah Bandung Wetan masih ada titik seperti itu,” katanya.
Farhan juga memastikan pelaksanaan MPLS tahun ini berlangsung tanpa praktik perploncoan. Menurutnya, kegiatan MPLS hanya difokuskan untuk pengenalan lingkungan sekolah selama lima hari.
“Tidak boleh ada perploncoan sama sekali. MPLS hanya lima hari untuk orientasi dan pengenalan sekolah,” ujarnya.
Sementara bagi anak-anak yang belum mengikuti pendidikan formal, Pemkot Bandung akan mengarahkan mereka ke Sekolah Rakyat maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar tetap memperoleh hak pendidikan.
“Bagi yang tidak melanjutkan sekolah, kita arahkan ke Sekolah Rakyat atau PKBM kesetaraan. Ada kasus anak usia 10 tahun di Pagarsih yang belum pernah sekolah, akhirnya kita arahkan ke PKBM,” tuturnya.
Selain memastikan akses pendidikan, Pemerintah Kota Bandung juga terus memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah melalui pelatihan guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) bersama psikolog. Program pendidikan penguatan karakter dengan pendekatan bela negara yang melibatkan instruktur TNI dan Polri juga kembali diterapkan setiap hari Jumat bagi siswa kelas IX SMP.
“Kita ingin mencegah budaya kekerasan dan bullying sejak awal. Anak-anak usia remaja sedang mencari jati diri, sehingga perlu didampingi agar tidak salah arah,” pungkas Farhan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
