bukamata.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti masih besarnya tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hingga saat ini masih relevan, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.
Hal tersebut disampaikannya saat membahas relevansi Pancasila di tengah perkembangan zaman, termasuk tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.
Menurut Rafael, Pancasila merupakan proyeksi ideal bangsa Indonesia yang menjadi tujuan bersama dalam membangun kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadaban. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perjuangan panjang karena berbagai hambatan masih terus muncul.
“Pancasila itu proyeksi ideal. Proyeksi yang menjadi tujuan kita. Kalau hari ini kita ingin mewujudkan keadilan sosial, tentu membutuhkan jalan dan perjuangan yang tidak mudah,” ujarnya dalam wawancara, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai salah satu tantangan terbesar terletak pada kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Rafael mencontohkan sejumlah aturan yang menurutnya masih perlu dievaluasi karena berpotensi memperlemah posisi kelompok rentan, termasuk pekerja dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan, melainkan harus tercermin dalam kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
“Keadilan sosial itu harus dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru membuat kelompok yang lemah semakin sulit memperjuangkan hak-haknya,” katanya.
Rafael juga menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai semakin menantang. Ia menyebut sektor formal yang semakin terbatas membuat banyak masyarakat bergantung pada sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber penghidupan.
Dalam kondisi tersebut, ia berpandangan negara seharusnya memberikan dukungan dan stimulus yang lebih besar kepada pelaku UMKM. Menurutnya, semangat keadilan sosial dalam Pancasila mengharuskan negara hadir untuk melindungi kelompok ekonomi yang memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan kelompok usaha besar.
“Penerapan keadilan sosial bukan berarti semua diperlakukan sama. Negara harus memberi perhatian lebih kepada masyarakat kecil agar kesenjangan tidak semakin melebar,” ujarnya.
Selain faktor ekonomi, Rafael menilai masih kuatnya budaya pragmatisme dan feodalisme dalam kehidupan politik juga menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Meskipun sistem demokrasi telah berkembang, ia melihat orientasi terhadap kekuasaan dan modal masih sering mendominasi berbagai proses politik.
Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan dan pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita sudah memiliki sistem demokrasi yang lebih terbuka, tetapi tantangannya adalah bagaimana demokrasi itu benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Meski mengakui masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, Rafael tetap optimistis nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial harus terus diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Menurutnya, generasi muda juga memiliki peran penting dalam mengawal implementasi Pancasila dengan aktif menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat melalui cara-cara yang konstruktif dan bertanggung jawab.
“Pancasila sudah memberikan arah yang jelas. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan nilai keadilan sosial itu dalam kehidupan nyata,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
