bukamata.id – Komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang sempat menegaskan tidak akan melakukan praktik bagi-bagi jabatan kepada tim pemenangan pasca-Pilkada kini mulai dipertanyakan.
Sorotan tajam muncul setelah penunjukan mantan Ketua Tim Pemenangan Dedi-Erwan, Dwi Jati Utomo sebagai Direktur Utama PT Migas Utama Jabar (MUJ).
Hal itu terlihat dalam postingan Instagram resmi Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jabar.
“Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Mayien TNI (Purn) Dwi Jati Utomo atas amanah baru sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar ONWJ (Anak Usaha BUMD PT. Migas Utama Jabar),” tulis keterangan postingan tersebut.
“Semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas serta membawa perusahaan semakin maju, profesional, dan berkontribusi bagi pembangunan Jawa Barat,” lanjutnya.
Menyikapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien menilai, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi mulai terjebak oleh janji politiknya sendiri.
“Jadi, Dedi Mulyadi mau sebagaimanapun ide tentang meritokrasi yang dia bangun ketika kampanye, dia akan terjebak sendiri karena dia berada dalam ruang politik yang sudah menjadi tradisi di Indonesia, di mana para tim kampanye dan para investor politik harus diakomodir dalam satu masa periode,” ucap Fadhli saat dihubungi, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, realitas politik di Indonesia sangat sulit melepaskan pejabat publik dari akomodasi kepentingan para investor politik dan tim sukses.
“Jadi, hal ini bukan hal aneh sebetulnya ketika seorang pejabat publik kemudian mengakomodasi para tim pemenangannya atau para investornya. Karena memang secara tradisi di Indonesia demikian,” imbuhnya.
Ancaman Nyata: Eksploitasi Jabatan dan Krisis Kepercayaan
Fadhli menegaskan bahwa tradisi mengakomodasi tim sukses tanpa menyandarkannya pada kompetensi adalah langkah keliru dalam membangun sistem pemerintahan. Kritik dari masyarakat terkait penunjukan di PT MUJ ini dinilai sangat wajar demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Lebih jauh, ia memperingatkan dampak berbahaya jika jabatan publik atau korporasi daerah diisi oleh figur yang tidak kompeten semata-mata sebagai ajang balas jasa.
“Ketika menduduki jabatan publik (tanpa kompetensi), dia akan melakukan tindakan eksploitasi terhadap pekerjaannya, bertindak untuk memperkaya diri sendiri karena ada modal yang pernah dikeluarkan dan harus kembali. Ini sangat berbahaya,” jelasnya.
Selain menurunkan performa instansi, ketidakselarasan antara janji kampanye dan realisasi setelah berkuasa dapat memicu krisis kepercayaan (distrust) yang masif dari masyarakat.
Fadhli mencontohkan bagaimana ketidakstabilan ekonomi dan politik di tingkat nasional bisa terjadi akibat hilangnya kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah.
“Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan dari rakyat, akhirnya rakyat akan menimbulkan gejolak politik ataupun gejolak ekonomi. Jika roda pemerintahan tidak stabil, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Jabar,” katanya.
Tantangan untuk KDM: Bedakan Pejabat Publik dan Pejabat Partai
Mengantisipasi meluasnya gejolak kekecewaan publik, Fadhli menyarankan agar Pemprov Jabar, khususnya Dedi Mulyadi, segera membenahi pola komunikasi politiknya. Jika memang harus menunjuk mantan tim sukses, kompetensi figur tersebut harus benar-benar diuji dan dibuktikan secara transparan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mampu meyakinkan publik. Betul-betul perhatikan kompetensinya dan itu harus di-deliver kepada publik dengan cukup baik sehingga publik memiliki rasa aman,” pesannya.
Fadhli juga mengingatkan pria yang akrab disapa KDM tersebut untuk mampu memisahkan perannya secara tegas setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah.
“Jangan sampai ketika sudah menjadi pejabat publik, masih bertindak sebagai pejabat partai. Saya harap KDM bisa mempertegas pemisahan antara politik dan publik, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan hanya memperhatikan masalah politik, tetapi mengedepankan kepentingan publik yang lebih besar,” tandasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku dirinya tak menjanjikan apa pun terhadap mereka yang turut menyukseskan kontestasi pasangan Dedi-Erwan pada Pilkada 2024.
“Tadi penegasan saya kepada relawan, tim pemenangan bahwa saya tidak akan menjanjikan apapun, yang saya janjikan adalah perbaikan taraf hidup rakyat Jawa Barat,” ujar Dedi dalam silaturahmi tim pemenangan Dedi-Erwan di Holiday Inn, Kota Bandung, Sabtu (11/1/2025).
“Jadi jangan sampai dikesan setiap selesai pemilihan itu adalah membagikan kue kekuasaan atau kue ekonomi. Tim yang di samping kiri-kanan saya itu rela, ikhlas mengantarkan saya tanpa pamrih apapun dan kepentingannya cuman satu ingin rakyat Jawa Barat meningkat taraf hidupnya, seluruh kebutuhannya terpenuhi,” tambahnya.
Tak ada bagi-bagi Jabatan
Dedi pun mengatakan bahwa pada masanya nanti dia mulai menjabat, tak akan ada bagi-bagi jatah kekuasaan terhadap para tim suksesnya.
“Enggak ada, mau bagi-bagikan apa? Enggak bisa, enggak ada bagi jabatan, apa yang dibagikan? Enggak ada,” ujarnya.
Jika orang menuding BUMD bakal jadi lahan bancakan para tim suksesnya, Dedi pun menepisnya.
“Sekarang ngomong komisaris (BUMD), jangankan nambah komisaris, yang ada pun akan kita kurangi, enggak ada (bagi-bagikan),” imbuhnya.
Profil Mayjen (Purn) Dwi Jati Utomo
Mayjen (Purn) Dwi Jati Utomo adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang telah mengabdi dalam berbagai posisi penting selama karier militernya. Ia lahir di Purwakarta pada 8 Mei 1965.
Memulai karier sebagai Letnan Dua pada akhir 1980-an, Dwi Jati Utomo banyak bertugas di kesatuan Yonarmed (Resimen Artileri Medan) di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Sejak awal, ia mengambil peran di berbagai satuan, termasuk menjadi Perwira Junior hingga Komandan Unit di berbagai batalion artileri.
Ketika berpangkat Kapten, ia melanjutkan tugasnya di berbagai jabatan komando, termasuk sebagai Danraipur (Komandan Baterai Artileri) di Yonarmed 11/Kostrad. Kariernya terus berkembang, dan saat berpangkat Mayor, Dwi Jati Utomo mulai memegang jabatan strategis, seperti Wakil Komandan Batalion Armed dan kemudian sebagai Komandan Batalion Armed 5/105 di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi.
Pada tingkat Letnan Kolonel, Dwi Jati Utomo menjabat sebagai Komandan Kodim 0618/BS di Bandung, salah satu kodim yang strategis dalam menjaga keamanan kota besar. Selanjutnya, ia juga menjabat sebagai Waaster Kasdam III/Siliwangi, sebuah posisi penting dalam bidang perencanaan dan pengawasan.
Setelah dipromosikan ke pangkat Kolonel, ia dipercaya menjadi dosen di Sesko TNI dan juga memegang jabatan penting di Setjen Wantanas, serta posisi di Pussenarmed (Pusat Kesenjataan Artileri Medan). Sebagai Brigadir Jenderal, ia menjabat sebagai Komandan Pussenarmed, di mana ia bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan pasukan artileri medan di lingkungan TNI AD. Setelah itu, ia diangkat menjadi Kasdam III/Siliwangi, sebuah posisi yang sangat strategis dalam jajaran komando wilayah Jawa Barat.
Kariernya mencapai puncak ketika dipromosikan menjadi Mayor Jenderal, di mana ia kembali memimpin Pussenarmed dan kemudian mengemban tugas sebagai Perwira Staf Ahli Kasad Bidang Politik dan Keamanan Nasional. Menjelang akhir masa tugasnya, Dwi Jati Utomo menjadi Liaison Officer antara TNI dan PT Pertamina, memperkuat hubungan antara dunia militer dan industri strategis nasional.
Secara keseluruhan, Brigjen Purnawirawan Dwi Jati Utomo adalah sosok perwira dengan pengalaman yang luas dalam bidang artileri dan komando strategis, serta pernah memegang sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI AD dan instansi lain.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
