bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat untuk menyediakan makanan sehat bagi pelajar justru memicu kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal di berbagai daerah.
Ribuan siswa di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi hingga DIY dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, nyeri perut hingga sesak napas setelah mengonsumsi menu MBG.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat 6.452 kasus keracunan MBG di 16 provinsi.
Sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan total 4.711 kasus dengan rincian: Wilayah I (Sumatera) 1.281 korban, Wilayah II (Jawa) 2.606 korban, Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur) 824 korban.
Jawa Barat Paling Banyak Kasus
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG tertinggi. Di Kabupaten Bandung Barat (Cipongkor) lebih dari 1.000 siswa keracunan, Kota Bandung 320 korban, Cianjur 21 siswa, dan Sukabumi 503 korban. Total versi JPPI di Jawa Barat mencapai 2.012 korban.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi turun langsung meninjau pelaksanaan MBG. Ia menegaskan ada tiga persoalan utama yang harus segera dievaluasi agar kejadian serupa tak terulang.
“Pertama, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Kedua, makanan yang disajikan sesuai harga atau tidak. Ketiga, pola masaknya. Kalau masaknya jam 1 malam tapi disajikan jam 12 siang itu jarak waktunya terlalu lama. Itu perlu dievaluasi,” kata Dedi di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).
Dedi menyebut bila ada pengelola SPPG yang tidak memenuhi standar, Pemprov Jabar siap mengambil tindakan tegas, termasuk penggantian vendor. Menurutnya, ketimpangan antara jumlah penerima MBG dan jumlah tenaga pelayan gizi memperburuk situasi.
Kualitas dan Manajemen Jadi Sorotan
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana mengakui sebagian besar kasus dialami oleh SPPG baru yang SDM-nya masih membutuhkan “jam terbang”.
Ia menyebut faktor kualitas bahan baku, kondisi air, dan pelanggaran SOP menjadi pemicu utama.
Praktik memasak dini hari lalu menyajikan makanan beberapa jam kemudian disebut membuka peluang kontaminasi. Pada rentang suhu ruang 5–60°C, bakteri seperti Salmonella, E. coli hingga Staphylococcus aureus dapat berkembang biak dengan cepat.
Makanan yang tak langsung didinginkan atau dipanaskan ulang minimal 74°C sebelum disajikan meningkatkan risiko keracunan.
Selain risiko kesehatan, makanan yang disimpan terlalu lama juga kehilangan cita rasa, tekstur, dan kandungan gizi. Hal ini berbahaya bagi anak-anak yang sistem imunnya lebih rentan.
Pakar Politik: Konsep Bagus, Teknis Serampangan
Di sisi lain, Pakar politik, Fadhli Muttaqien menilai MBG adalah janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang secara konsep baik, tetapi pelaksanaannya serampangan.
“Secara konsep MBG bagus karena mendukung kecerdasan anak. Tapi pemerintah tidak serius menyiapkan dapur-dapur dan SPPG. Banyak ahli gizinya hanya teks book, tidak memenuhi kualifikasi. Bahkan ada menu seperti burger yang tidak sesuai budaya masyarakat Indonesia. Kombinasi antar menu juga berpotensi keracunan,” kata Fadhli saat dihubungi, Minggu (28/9/2025).
Ia juga mengkritik respons pemerintah yang terkesan menyalahkan korban.
“Pak Prabowo sempat bilang dugaan keracunan karena anak-anak tidak menggunakan sendok, padahal itu absurd. Kepala BGN menyebut dugaan keracunan hanya sebagian peserta, tapi faktanya ribuan anak terdampak,” tegasnya.
Fadhli menilai pemerintah seharusnya menghentikan sementara program untuk evaluasi menyeluruh.
“Sebetulnya evaluasinya adalah yang harus dilakukan pertama-tama adalah Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan melakukan assessment terhadap seluruh peserta didik terkait masalah nutrisi, gizinya, kemudian alerginya. Karena siapa tahu sebagian siswa makanan itu tidak jadi masalah, tapi bagi sebagian yang lain bisa jadi masalah,” paparnya.
Ia mencontohkan kasus penghentian sementara penyediaan SPPG yang diduga memicu keracunan. Menurutnya, langkah tersebut belum cukup untuk menjamin keamanan program secara keseluruhan.
“Jadi ketika ada SPPG yang dihentikan karena diduga memicu keracunan, SPPG yang lain tidak dilakukan evaluasi. Ini tidak bisa jadi jaminan juga. Nampaknya kita harus betul-betul teliti,” katanya.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki waktu panjang untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan program ini langsung berjalan penuh sejak awal masa jabatan.
“Tidak perlu memaksakan ketika mulai menjabat MBG itu langsung dilakukan. Apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini pun tidak ada salahnya untuk menghadirkan SPPG yang lebih kompeten untuk melaksanakan program MBG. Tetapi langkah strategis menurut saya setop dulu, lakukan evaluasi menyeluruh hingga betul-betul sempurna dan bisa berjalan dengan optimal tanpa menimbulkan korban lagi,” tegasnya.
Program Makan Bergizi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah baru yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, sejumlah kejadian keracunan massal yang diduga terkait distribusi makanan membuat pelaksanaannya menjadi sorotan publik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
