Kronologi Kericuhan Demo Kaltim 21 April: Tuntutan Hak Angket hingga Pembubaran oleh Water Cannon

bukamata.id – Kota Samarinda membara pada Selasa (21/4/2026) malam. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur bersama elemen mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga komunitas atlet disabilitas, tumpah ruah ke jalanan guna memprotes kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi yang dianggap melukai hati rakyat.

Aksi yang awalnya merupakan long march tertib menuju Gedung DPRD Kaltim tersebut berubah menjadi medan benturan antara massa dan aparat keamanan saat hari mulai gelap.

1. Protes “Gaya Hidup Mewah” Pejabat

Kemarahan massa dipicu oleh temuan pengadaan fasilitas yang dinilai tidak masuk akal. Di tengah kesulitan ekonomi warga, pemerintah justru menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kenyamanan elit. Tiga poin utama yang diperjuangkan adalah:

• Audit Fasilitas Mewah: Massa mendesak evaluasi total atas pengadaan akuarium, meja biliar, alat kebugaran (fitness), hingga renovasi rumah jabatan yang menelan biaya fantastis sebesar Rp 25 miliar.
• Hak Angket DPRD: Desakan agar legislatif segera menggunakan hak angket dan interpelasi untuk membedah kebijakan Pemprov Kaltim.
• Fungsi Pengawasan: Menuntut DPRD Kaltim tidak lagi menjadi “stempel” eksekutif dan lebih proaktif mengawasi setiap rupiah anggaran daerah.

Simbol tikus berdasi pada spanduk-spanduk peserta aksi menjadi pesan kuat mengenai dugaan praktik korupsi yang sedang mereka lawan.

2. Malam yang Kelam di Jalan Gajah Mada

Situasi berubah drastis setelah pukul 19.00 WIB. Konsentrasi massa di sekitar Jalan Gajah Mada, tepat di depan Kantor Gubernur, mulai memanas. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menyemprotkan air melalui unit water cannon setelah massa menolak membubarkan diri meski batas waktu aksi telah usai.

Hujan batu dan botol sempat menghujani barisan petugas. Akibat aksi anarkis tersebut, sejumlah provokator dilaporkan telah diamankan untuk menjalani proses hukum.

Terkait tindakan represif ini, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, memberikan penjelasan resmi bahwa langkah tersebut adalah opsi terakhir.

“Pembubaran dilakukan setelah kondisi di lapangan tidak lagi kondusif,” tegas Irjen Pol. Endar Priantoro.

3. Respons Dingin Sang Gubernur

Di tengah riuhnya tuntutan rakyat, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tampak menghindari konfrontasi dengan massa. Ia baru terlihat meninggalkan kantornya sekitar pukul 19.35 WIB, saat situasi mulai dapat dikendalikan oleh aparat.

Rudy Mas’ud memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan pernyataan sepatah kata pun mengenai poin-poin tuntutan massa. Ia terus berjalan menuju kendaraan dinasnya di bawah pengawalan ketat petugas, meninggalkan ribuan pertanyaan warga yang belum terjawab hingga berita ini diturunkan.