bukamata.id – Majelis Syariah Dewan Pimpiman Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan teguran keras terhadap pihak-pihak yang dinilai mencoba merusak tatanan organisasi menjelang agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Barat.
Majelis Syariah DPP PPP sekaligus Pimpinan Umum Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, KH Asep Ahmad Maoshul menegaskan bahwa sebagai partai senior, PPP seharusnya menunjukkan kedewasaan berpolitik.
Ia menyayangkan adanya upaya rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ia sebut belum memiliki kedewasaan dalam berorganisasi.
“Ya, ini partai tua, mestinya dewasa. Lalu kenapa mesti dioperek orang yang belum dewasa? Jadi, kami ini berkumpul, para Kiai, para tokoh-tokoh PPP supaya PPP tetap kokoh kuat. Jangan sampai bubar,” ucap Kiai Asep saat pertemuan silaturahmi para kiai dan tokoh PPP Jabar, di kantor DPW PPP Jabar, Kota Bandung, Sabtu (31/1/2026).
Menolak Intervensi Luar
Kiai Asep menyoroti adanya gangguan terhadap kepanitiaan Muswil yang dipimpin oleh Pepep Saepul Hidayat. Menurutnya, persiapan yang telah dilakukan berbulan-bulan tidak boleh dirusak oleh manuver mendadak.
“Persiapannya sudah begitu banyak, tiba-tiba ada orang lain masuk. Jadi apa ya, apa bisa dibilang ‘maling’ gitu ya? Saya yakin kalau ini tidak diselesaikan dan Muswil gagal, maka gagal juga PPP,” tegas Kiai Asep.
Kiai Asep meminta semua pihak menggunakan logika dalam berorganisasi. Menurutnya, tidak mungkin persiapan matang yang dilakukan berbulan-bulan bisa digantikan begitu saja dalam waktu singkat.
“Jadi kalau menurut saya ini sebuah rekayasa, bagaimana kami ini berkumpul, para kiai, para ulama PPP Jawa Barat dan juga beberapa pengurus wilayah, sebetulnya tidak memasalahkan apa dan siapa yang penting PPP ini selamat,” inbuhnya.
Klarifikasi Status Uu Ruzhanul Ulum dan Miftahul Huda
Secara spesifik, Kiai Asep memberikan pernyataan tegas terkait posisi Uu Ruzhanul Ulum. Ia meminta agar Uu tidak lagi membawa-bawa nama besar Pesantren Miftahul Huda Manonjaya dalam manuver politiknya di internal PPP.
“Kalau urusan Miftahul Huda, itu urusan saya. Saya Pimpinan Umumnya. Jadi Uu ini tidak menggambarkan Miftahul Huda, ini harus dicatat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Miftahul Huda dan organisasi alumni HAMIDA memiliki sistem tersendiri yang tetap setia kepada PPP, namun komandonya berada di tangan Pimpinan Umum, bukan pihak lain.
“Kami punya tim isu dalam masalah politik kepartaian khususnya tentang One Color Miftahul Huda berada atau Hamidah berada di PPP jadi kalau urusan Miftahul Huda ya saya lah sebagai pemimpin umumnya, bukannya orang lain,” katanya.
Harapan untuk Muswil Jabar
Pertemuan para kiai ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memastikan PPP tetap kokoh dan tidak bubar akibat perseteruan yang tidak jelas.
“Ya, kita akan rekomendasikan saya berharap karena kita sudah melangkah ya kan jadinya mubadzir udah tenaga ya kan udah dana udah panitia ya di bawah begitu bisa nggak yang 10 hari itu bisa tergantikan dengan yang berbulan-bulan?
Kan nggak mungkin,” bebernya.
Kiai Asep menekankan bahwa PPP adalah organisasi demokrasi, bukan perusahaan bisnis yang dikelola dengan relasi bos dan bawahan.
“Kita ini manusia punya akal, punya komunikasi. Ini partai, ini demokrasi. Kita ingin Muswil ini rapi, bersih, dan sukses untuk kemenangan PPP,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
