bukamata.id – Media internasional asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial dari pemimpin daerah di Indonesia. Dalam artikel berjudul “Innovative or ‘dangerous’? Indonesia’s local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes”, CNA mengulas berbagai program yang dianggap tidak lazim namun mencolok, termasuk yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Salah satu program Dedi yang menuai perhatian adalah pelatihan ala militer untuk para siswa SMP yang dianggap bermasalah. Dalam laporan CNA yang dikutip pada Selasa (13/5/2025), digambarkan bagaimana puluhan remaja mengenakan seragam hijau layaknya tentara dan berbaris rapi sambil berteriak semangat di lapangan Purwakarta, Jawa Barat. Mereka menjalani pelatihan selama 14 hari di bawah pengawasan militer dan kepolisian.
Dedi mengklaim program ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa dan membentuk karakter mereka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan mengalokasikan dana sebesar Rp6 miliar untuk mendukung program ini dengan target 2.000 siswa.
Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi. Sejumlah anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia mempertanyakan metode pendidikan berbasis militer dan menilai pendekatan tersebut tidak tepat untuk anak-anak. Menanggapi kritik, Dedi menyatakan bahwa seorang pemimpin harus tegas dan pantang mundur dari ide yang diyakini benar.
Tak hanya itu, Dedi juga mengusulkan program yang tak kalah kontroversial: pemberian bantuan sosial bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi. Ia menawarkan insentif sebesar Rp500 ribu kepada peserta, dengan tujuan menekan angka kelahiran dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat—provinsi terpadat di Indonesia dengan populasi 50 juta dan tingkat kemiskinan sekitar 7,5 persen.
“Ini bukan paksaan, tapi ajakan untuk bertanggung jawab bersama,” ujar Dedi, sebagaimana dikutip CNA.
Selain Dedi, beberapa kepala daerah lain juga disorot CNA. Di antaranya Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan transportasi umum sejak 30 April dan mengunggah swafoto sebagai bukti kepatuhan. Program ini bertujuan mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Meski demikian, hingga kini belum ada sanksi bagi 50.000 PNS yang tidak menaati aturan tersebut.
Sementara itu, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, juga menjadi sorotan setelah melarang penampilan waria di atas panggung selama acara publik. Kebijakan ini disebut sebagai tanggapan terhadap keluhan masyarakat yang menganggap aksi tersebut melanggar norma sosial.
CNA juga mengutip analisis dari pengamat lokal yang menyebut bahwa terobosan atau kontroversi semacam ini dapat berdampak besar terhadap popularitas politik para kepala daerah—baik secara positif maupun negatif.
Laporan ini menyoroti bagaimana otonomi daerah di Indonesia membuka ruang luas bagi inovasi, namun juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan kreativitas dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tata kelola yang bijak.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
