bukamata.id – Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, menuai keluhan masyarakat karena berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Bandung mengakui sosialisasi terkait pembangunan tersebut masih belum maksimal.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kemacetan akibat pekerjaan konstruksi sebenarnya sudah diperkirakan sejak awal. Namun, Pemkot Bandung terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” kata Farhan saat diwawancarai di Lapangan Puter, Jumat (11/9/2026).
Menurut Farhan, pekerjaan pembangunan halte tersebut bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pengerjaan di lokasi diperkirakan berlangsung paling lama sekitar dua minggu.
“Tapi kan ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di jalan Jakarta,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, desain halte BRT yang berada di tengah jalan berbeda dengan sejumlah halte di Jakarta yang menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO).
Menurutnya, kondisi jalan yang relatif sempit menjadi salah satu pertimbangan sehingga fasilitas JPO tidak dibangun di lokasi tersebut.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” jelas Farhan.
Meski demikian, Pemkot Bandung tetap akan memantau kondisi halte tersebut, terutama terkait keselamatan pengguna jalan dan akses bagi penyandang disabilitas.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi, tentu saja, dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas,” katanya.
Sosialisasi Pembangunan BRT Dinilai Masih Kurang
Selain kemacetan, Farhan mengakui masyarakat masih minim mendapatkan informasi mengenai teknis pembangunan BRT, termasuk dampak pekerjaan dan alternatif yang dapat digunakan selama proses konstruksi.
Karena itu, ia meminta pihak BRT melakukan sosialisasi secara lebih masif kepada masyarakat.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga,” ujar Farhan.
Ia menilai pihak BRT merupakan pihak yang paling memahami teknis pembangunan sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan pekerjaan tersebut kepada masyarakat.
“Karena kan yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga. Mewakili warga, tentu kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’” tuturnya.
Farhan mengatakan, sosialisasi tidak hanya perlu ditujukan kepada pengguna jalan, tetapi juga kelompok masyarakat yang terdampak langsung, termasuk pengelola parkir dan pedagang.
“Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.
Dishub Diminta Antisipasi Kemacetan
Untuk mengurangi dampak kemacetan selama pembangunan, Farhan menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar titik pekerjaan.
Menurutnya, kemacetan sulit sepenuhnya dihindari ketika terdapat pekerjaan konstruksi di badan jalan. Namun, pengaturan lalu lintas dapat dilakukan agar dampaknya tidak semakin besar.
“Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” kata Farhan.
Ia meminta pengaturan dilakukan sejak pagi hingga malam dengan menempatkan petugas di setiap titik yang membutuhkan pengawasan.
“Nah, maka pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik, harusnya nanti. Saya akan atur sedemikian rupa,” ujarnya.
Farhan juga memastikan pembangunan halte BRT on corridor tidak hanya berlangsung di Cicadas. Secara keseluruhan, terdapat 28 halte dalam koridor yang berada di tengah jalan.
Di tengah proses pembangunan tersebut, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas, untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa memberikan gangguan berlebihan terhadap aktivitas masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
