bukamata.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, angkat bicara terkait tren penurunan pendapatan dan belanja daerah yang menjadi sorotan publik. Ia menilai kondisi tersebut sebagai sinyal peringatan serius bagi pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi.
Data terbaru dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa realisasi pendapatan APBD Jawa Barat hingga semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2%. Angka ini tertinggal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (45,7%) dan Nusa Tenggara Barat (47,1%). Sementara itu, realisasi belanja daerah juga belum optimal, baru menyentuh 37,8%.
“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” tegas Ono Surono dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
Bukan Sekadar Angka
Menurut Ono, rendahnya serapan anggaran tidak hanya mencerminkan persoalan administrasi fiskal, melainkan juga berdampak langsung pada berbagai sektor vital.
“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya menambahkan.
Kepemimpinan Kolaboratif Diperlukan
Dalam pernyataannya, Ono juga memberikan masukan langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak menjalankan pemerintahan secara sentralistik. Ia mendorong gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan terbuka terhadap partisipasi berbagai elemen.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menekankan pentingnya sistem perencanaan dan pengawasan yang kuat, dengan memperluas ruang partisipasi publik serta mengaktifkan peran teknokrat di lingkungan birokrasi.
DPRD Siap Jadi Mitra Konstruktif
Ono menegaskan bahwa kritik yang disampaikan DPRD bukan dalam rangka menyerang, tetapi bagian dari fungsi pengawasan demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” tegasnya.
Ia pun berharap agar Gubernur segera merumuskan strategi baru dalam Refocusing Anggaran Semester Kedua, serta memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan hubungan kerja dengan DPRD.
“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
