bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap arah dan manfaat belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan perlindungan sosial masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Dalam pemaparannya, Rafael menyebut fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada aspek administratif dan kesesuaian program dengan RPJMD, tetapi juga menyentuh aspek paling substansial: apakah anggaran yang digelontorkan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat.
“Termasuk kita melihat manfaatnya, betul atau tidak anggaran Rp6,32 triliun itu digunakan untuk RKB dan terasa atau tidak dampaknya. Itu termasuk juga belanja sosial, seperti BPJS, yang menurut saya justru harus menjadi prioritas,” ujar Rafael.
Ia menilai, perlindungan sosial melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendesak di Jawa Barat, mengingat struktur ketenagakerjaan daerah ini didominasi oleh pekerja sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan.
“Respons masyarakat sangat jelas. Mereka berharap punya BPJS Ketenagakerjaan. Karena rata-rata pekerjaan di sini itu pekerjaan rentan, pekerja informal,” katanya.
Rafael membeberkan, hingga kini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat masih tergolong rendah. Dari total pekerja informal, baru sekitar 12 persen yang terlindungi, sementara sisanya sekitar 87 persen belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Ini angka yang harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Artinya, mayoritas pekerja kita masih bekerja tanpa jaring pengaman,” tegasnya.
Menurut Rafael, kondisi tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas belanja daerah, agar APBD tidak hanya habis untuk program-program seremonial, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan terarah, ia berharap penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat pada 2026 dapat lebih berpihak, terukur, dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
