bukamata.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna lakukan serah terima perumahan yang ke-51 di Perum Linggar Jaya Baru Residence dan Perum Ranca Indah, di Lap. Perum Linggar Jaya Baru Residence RT. 06/08 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek, Senin (5/2/2024).
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Pasalnya, dalam setahun saja pada 2023, sesuai target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah daerah harus sudah bisa serah terima empat perumahan dalam setahun.
Pencapaian tersebut berhasil direalisasikan, dalam satu tahun selama 2023, sudah 10 perumahan yang diserahterimakan. Hingga sejak Dadang Supriatna dilantik sebagai Bupati Bandung, total sudah 51 dari 460 perumahan yang sudah diserahterimakan.
“Perumahan Linggar Jaya dan Ranca Indah ini menjadi perumahan ke-51 yang diserahterimakan selama saya menjadi Bupati Bandung. Insya Allah, saya akan marathon kan penyerahan PSU ini, minggu ini saja saya akan diserahterimakan enam perumahan,” ungkap bupati dalam sambutannya.
Bupati Bandung mengaku heran, masih ada yang belum diserahterimakan bahkan sampai 30 tahun di Kecamatan Cileunyi karena developernya kabur. Menurutnya, pemerintah pun harus hadir dalam kejadian seperti ini untuk menyelesaikan masalah.
Karena itu, sejak dirinya menjabat Bupati Bandung, klausul dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang dinilai menghambat, ia revisi. Sampai lahirlah Perbup Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
Hasilnya, penyerahan PSU yang sebelumnya selalu lelet, kini bisa dipercepat, karena aturan-aturan yang dinilai menghambat pun dipangkas. Persyaratan serah terima PSU pun lebih diringkas.
Semua ini karena Kang DS, sapaan Dadang Supriatna mengaku dirinya pun sebagai seorang developer perumahan sebelum menjadi Bupati Bandung. Bahkan semasa dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dua periode, keluhan tentang fasos dan fasum perumahan sangat banyak mengemuka. Perijinan untuk membangun perumahan pun dirasa masih sulit.
“Jadi, kendala selama ini dalam proses penyerahan PSU itu diperlambat oleh sistem diperlambat oleh persyaratan. Yang menurut pemikiran saya, yang penting kan warga perumahan menerima dan pemda pun menerima, sudah selesai,” jelasnya.
“Jadi, kalau warga perumahan sudah bayar pajak, berarti kan dari pemda pun harus ada perhatian,” ucap Kang DS.
Permasalahan lainnya, lanjut Kang DS, yang menyulitkan perumahan untuk membangun wilayahnya, baik APBD maupun APBDes, tidak bisa membantu menyalurkan anggaran pembangunan ke perumahan yang belum diserahterimakan.
“Karena itu, begitu developer menyelesaikan pembangunan perumahannya, maka developer wajib menyerahkannya kepada pemda. Tapi masalahnya, begitu perumahan akan diserahkan ke pemda, persyaratannya sangat ribet sampai verifikasi ke lapangan,” tandas bupati.
Maka setelah perumahan diserahterimakan, tanggungjawab kepala desa untuk menyalurkan APBDes-nya untuk membangun infrastruktur seperti jalan perumahan yang rusak.
“Alhamdulillah, hatur nuhun kepada pengembang perumahan ini yang sudah menyerahterimakan PSU. Semoga kebaikan ibu bapak sekalian dibalas oleh Allah SWT,” ucap Bupati Bandung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
