bukamata.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak perlu membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk percepatan serapan APBD 2025.
Hal ini merespons rencana Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, yang ingin membentuk Satgas sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebelumnya, Menkeu menerbitkan surat instruksi bernomor S-662/MK.08/2025, yang meminta pemerintah daerah segera memacu serapan anggaran melalui pemanfaatan dana simpanan di perbankan.
Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan program dan proyek strategis berjalan sesuai target.
Satgas yang direncanakan itu akan memantau secara intensif pendapatan dan belanja daerah.
Iwan Suryawan: Yang Penting OPD Bekerja Maksimal
Menurut Iwan, pembentukan Satgas tidak diperlukan selama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan fungsi dan program kerjanya dengan baik.
“Tidak harus ada Satgas. Yang penting fungsi masing-masing dinas berjalan baik,” ujarnya di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (17/11/2025).
Ia menilai Sekda hanya perlu mengorkestrasi kinerja OPD agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan tepat waktu.
“Proses pekerjaan harus jelas. Kapan mulai, kapan berhenti. Uang harus mengalir, tidak boleh disangka mandeg,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa komando Sekda sudah cukup tanpa harus membentuk tim khusus.
“Efektifkan saja komando dari Sekda. Tidak perlu Satgas,” tegasnya.
Sekda Jabar: Satgas Dibentuk untuk Percepatan Pendapatan dan Belanja
Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menjalankan serangkaian langkah akselerasi serapan APBD 2025. Ia memastikan pihaknya tetap menyiapkan Satgas khusus untuk memantau pendapatan dan belanja setiap hari hingga mingguan.
“Kami siapkan Satgas untuk nongkrong tiap hari. Untuk memastikan pendapatan optimal, belanja optimal, dan berdampak terhadap perekonomian daerah,” ujar Herman, Selasa (11/11/2025).
Herman menegaskan, percepatan belanja pemerintah adalah kunci menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Government spending, kata dia, merupakan salah satu variabel utama yang mendorong roda ekonomi masyarakat.
“Kalau belanja daerah cepat cair, pasti ada serapan tenaga kerja, pembelian barang, jasa, dan lainnya yang memutar ekonomi,” jelasnya.
Pengawasan APBD Diperketat Hingga Harian
Menurut Herman, ada empat penggerak utama perekonomian: belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor. Pemprov Jabar, katanya, mengawasi semua komponen tersebut secara ketat.
Pemprov Jabar bahkan menerapkan evaluasi berlapis, mulai dari bulanan, mingguan, hingga harian sebagaimana arahan Kementerian Keuangan.
“RKUD dipublikasikan setiap hari. Per hari kemarin Rp2,7 triliun,” kata Herman.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut tidak mengendap, melainkan terus berputar untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.
“Itu dinamis, bukan disimpan atau diendapkan. Uang masuk, uang keluar, terus berputar,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
