bukamata.id – Dalam upaya perluasan digitalisasi untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta agar literasi masyarakat ditingkatkan.
Hal itu disampaikan Bey Machmudin saat menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah, di Hotel Hilton, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).
Bey mengatakan, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemda Provinsi, kabupaten, kota dan lembaga keuangan melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital,” katanya.
Selain itu, digitalisasi transaksi jual beli pada level UKM juga perlu didorong dalam upaya strategis perluasan digitalisasi ETPD.
“Peran Pemda Provinsi, kabupaten, kota, Bank Indonesia dan lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan untuk UKM,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga, Bey mengingatkan, inflasi Jabar per Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date).
“Secara year on year, kata Bey, inflasi Jabar lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,75 persen,” ucap Bey.
Oleh karena itu, Bey pun meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif untuk mengendalikan inflasi. Terlebih, menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
“Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, Ramadhan dan Idul Fitri merupakan momen tahunan.
“Jika kita hanya mengandalkan data historis tanpa ada reaksi yang antisipatif, kita hanya mencari alasan untuk pembenaran,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
