bukamata.id – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund yang bertugas mendukung perkembangan pelaku usaha ultra mikro, telah menjangkau lebih dari 10,6 juta debitur di Indonesia.
Direktur Utama PIP, Ismed Saputra mengatakan, bahwa akumulasi pinjaman yang telah disalurkan selama tujuh tahun terakhir telah mencapai Rp40,94 triliun hingga 22 Juli 2024.
“PIP menyalurkan pembiayaan baik kepada nasabah dalam kelompok maupun individu yang skala usahanya masih sangat kecil dengan melibatkan 87 penyalur lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan menjangkau 510 kabupaten dan kota di Indonesia,” ucap Ismed saat Kick Off Program Training of Trainers Pendamping 2024, di Kota Bandung, Kamis (25/7/2024).
Ismed mengatakan, penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur, disusul Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.
Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.
Berikutnya, wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu, wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp158,7 miliar dengan jumlah debitur 36.886.
Untuk wilayah Jawa Barat, kata Ismed, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melibatkan 15 penyalur. Di antaranya PNM, Pegadaian, BAV, KSPPS Artha Bahana Syariah, Koperasi Konsumen Al Manar Sejahtera Bersama, KSP Kopdit Pelangi Kasih, KSPPS BMT Ibaadurrahman.
Lalu, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI), KSPPS Abdi Kerta Raharja, KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera, BMT Niaga Utama, Koperasi Simpan Pinjam Baitul Mandiri, KSPPS Benteng Mikro Indonesia, dan Koperasi Mitra Dhuafa.
“Tercatat ada total 2,21 juta debitur dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp8,35 triliun di Jawa Barat,” jelasnya.
Ismed mengatakan, dipilihnya 15 penyalur ini lantaran PIP harus berkerja sama dengan Lembaga Pengelola Keuangan (LPK) contohnya koperasi yang sekala ultra mikro.
“Memang persyaratan kita tidak asal demokrasi simpan pinjam, koperasi itu untuk bisa kerja sama ada kita kasih syarat, MPL sekian, pokoknya sekian, terus kalau masih belum bisa terpunuhi bagaimana? Itu yang akan kita kerja samakan dengan dinas pemprov setempat,” jelasnya.
“Misal dengan dinas di Jabar, saya minta supaya koperasi-koperasi yang tadi tidak bisa masuk karena belum memnuhi persyaratan, itu dibina dan didampingi supaya mereka bisa sampai memenuhi persyaratan dan kami juga akan fasilitasi,” tambahnya.
Ismed mengatakan, pembiayaan yang disalurkan kepada para pelaku usaha ultra mikro memiliki kualitas yang baik ditunjukkan dengan angka non performing loan (NPL) yang rendah.
“Karena pada prinsipnya, selain menyalurkan pembiayaan kami juga memberdayakan pelaku usaha ultra mikro melalui pelatihan, inkubasi, promosi dan pemberdayaan,” ujarnya.
Ismed menjelaskan, bahwa pemberdayaan pelaku usaha dilakukan antara lain melalui pelatihan yang diberikan mulai dari teknis usaha, pembukuan keuangan, branding produk, hingga pemasaran online.
Untuk inkubasi, PIP memberikan pendampingan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk.
Tidak hanya kredit, PIP juga menyediakan layanan pembinaan dan pendampingan bagi debitur melalui pelatihan manajemen hingga dukungan pemasaran produk.
Kebijakan ini untuk memastikan pinjaman yang diberikan tepat guna dan memberi manfaat mengangkat kelas debitur UMi menjadi lebih baik.
Ismed berharap, di tahun 2024 ini pihaknya bisa membantu penyalur-penyalur atau Lembaga Pengelolaan Uang untuk mengidentifikasi masyarakat.
“Karena memang diawal tahun kemarin itu kita ibarat membangun rumah, baru membangun pondasinya. Memang PIP sudah lama tetapi PIP juga perlu sistem kita yang tadi saya bilang (sarpras, teknologi informasinya, SDM) kita benahi internal kita untuk di tahun 2024 ini untuk kita bisa mengembangkan skema-skema baru,” bebernya.
“Jadi masyarkat tidak hanya dikasih pinjam kasih pinjam saja, untuk gali lubang tutup lubang yang akhirnya bisa menjadi bencana keuangan,” lanjutnya.
Kick-Off Program ToT Pendamping
Sebagai wujud pendampingan, PIP melaksanakan Kick Off Program Training of Trainers Pendamping 2024 pada 10 kabupaten/kota di Indonesia hasil kerja sama dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad).
Program ini bertujuan untuk menyeragamkan standar materi pelatihan, meningkatkan kompetensi pendamping, serta mendorong kualitas produk dan usaha pelaku UMi.
Program ToT Pendamping telah berhasil diujicobakan pada tahun 2022-2023 di 20 kabupaten/kota, memberikan dampak positif bagi lebih dari 900 pelaku usaha UMi dalam hal legalitas dan pemasaran daring.
Metode Project Based Learning (PBL) yang diterapkan oleh Inkubator Bisnis Unpad terbukti efektif meningkatkan kompetensi pendamping dalam berbagai aspek, termasuk SDM, kualitas produk, legalitas, dan pemasaran.
“Keberhasilan program ToT Pendamping mendorong kami untuk memperluas jangkauannya. Kami yakin, dengan menggandeng berbagai universitas dan lembaga inkubator, program ini dapat memberikan stimulasi inovasi dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMi,” kata Ismed.
Program ToT Pendamping akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pelatihan pendamping di 10 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
