bukamata.id – Penolakan terhadap program pendidikan bergaya militer bagi siswa bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus bermunculan. Kali ini datang dari Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota DPR RI, dr Gamal Albinsaid.
Menurut dr Gamal, program barak militer untuk siswa bermasalah tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern, minim bukti efektivitas, dan berpotensi melanggar hak anak. Ia menilai, pendekatan militeristik terhadap anak-anak yang disebut “nakal” justru menyederhanakan masalah yang kompleks.
“Pendidikan militer untuk siswa tidak sesuai dengan pendekatan psikologis dan pembinaan karakter positif yang menjadi prinsip pendidikan modern. Ini juga belum terbukti efektif secara ilmiah dalam mengatasi kenakalan remaja,” ujar dr Gamal, dikutip dari Instagram resminya @gamalalbinsaid, Selasa (21/5/2025).
dr Gamal memaparkan sejumlah alasan penolakan terhadap program tersebut:
1. Minim Bukti Efektivitas
Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan pendidikan militer mampu mengatasi kenakalan remaja secara signifikan. Kebijakan semacam ini dinilai tidak berbasis pada pendekatan ilmiah (evidence-based policy).
2. Tidak Sesuai Prinsip Pendidikan Modern
Pendidikan modern menekankan pendekatan empatik, psikologis, dan karakter positif. Pendekatan militer dinilai bertentangan dengan semangat tersebut.
3. Tidak Menyentuh Akar Masalah
Anak-anak yang bermasalah kerap merupakan respons dari sistem sosial yang gagal: mulai dari pengabaian keluarga, trauma, hingga lingkungan pendidikan yang represif.
“Apakah pendidikan ala militer ini menyelesaikan akar masalah tersebut? Tidak,” kata Gamal.
4. Berpotensi Langgar Hak Anak
Menurut Gamal, program ini dapat melanggar Konvensi Hak Anak (CRC), terutama Pasal 5 dan 9, yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
5. Stigmatisasi dan Diskriminasi
Labelisasi anak sebagai “nakal” karena dikirim ke barak militer dianggap bisa menimbulkan tekanan sosial tambahan.
“Bayangkan anak-anak dijemput militer atau diantar orang tua ke barak, lalu dicap nakal oleh teman-temannya. Ini bukan rehabilitasi, tapi menambah luka sosial baru,” jelasnya.
Penolakan senada juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar dari PDIP, Ono Surono, yang menilai program barak militer berpotensi menyalahi semangat pendidikan inklusif dan hak anak.
Program barak militer yang dirancang Dedi Mulyadi sendiri menuai pro-kontra sejak pertama kali disampaikan.
Dedi menyebut program ini sebagai upaya pembinaan bagi anak-anak yang dianggap menyimpang atau sulit dikendalikan oleh lingkungan sekolah maupun keluarga.
Namun sejumlah kalangan menyebut, pendekatan semacam ini harus dibahas lebih luas dan dikaji dengan melibatkan para ahli pendidikan, psikologi, serta perlindungan anak.
PKS sendiri sejak awal mengkritik gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dianggap minim dialog dan cenderung one man show dalam mengambil kebijakan, termasuk program barak militer ini.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
