Rafael Sitomorang Dukung Instruksi KDM Soal Transparansi Anggaran di Media Sosial

bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Sitomorang, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa membuka penggunaan anggaran secara transparan kepada publik, termasuk melalui media sosial.

Hal itu disampaikan Rafael usai ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

“Ya, kalau saya sih setuju ya bahwa anggaran itu ya harus terbuka,” ujar Rafael.

Menurutnya, keterbukaan anggaran tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tetapi juga harus diterapkan hingga lapisan pemerintahan paling bawah.

“Anggaran baik dari APBD provinsi, APBD kota, kecamatan juga, sampai desa,” katanya.

Rafael menilai, transparansi anggaran akan membuka ruang kontrol publik yang lebih luas terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

“Biar nanti publik bisa mengontrol sejauh mana anggaran itu direncanakan dan diaplikasikan di program apakah sesuai tidak dengan perencanaan awal,” ucapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk membuka penggunaan anggaran secara transparan kepada masyarakat.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan diterbitkan dan ditujukan kepada bupati dan wali kota, camat, kepala desa, serta lurah di seluruh wilayah Jawa Barat.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi menegaskan pentingnya keterbukaan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.

Instruksi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong budaya transparansi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.