bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi isu yang ramai beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan anggaran senilai Rp47 miliar untuk membayar buzzer politik.
Dalam pernyataannya pada Selasa pagi, Dedi membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa anggaran Pemprov Jabar terbuka untuk publik.
“Pagi hari ini saya menyampaikan karena ini berkembang di media sosial, ada yang bilang tidak ada artinya pemangkasan anggaran media senilai Rp47 miliar karena uangnya digunakan untuk bayar para buzzer,” ujar Dedi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi76, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa diakses dan diperiksa oleh publik, khususnya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Ia menantang pihak-pihak yang menuduh untuk membuktikannya secara data.
“Silakan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer? Kalau Anda menemukan, silakan laporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal ambil datanya,” tegasnya.
Dedi: Pendukung di Medsos Bukan Buzzer, Mereka Warga Rasional
Dedi juga menanggapi banyaknya dukungan yang muncul di media sosial terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinannya. Ia menyebut dukungan tersebut berasal dari warga yang memiliki harapan terhadap masa depan Jawa Barat, bukan dari buzzer bayaran.
“Kalau di media sosial banyak yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, tapi orang-orang dengan rasionalitas dan emosionalitas yang sehat,” ungkap Dedi.
Ia mengapresiasi sikap kritis masyarakat namun mengimbau agar kritik yang disampaikan di media sosial didasarkan pada data dan fakta.
“Terima kasih atas kecurigaannya. Karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Tapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya. Karena kalau tidak, itu bisa termasuk penyebaran berita bohong,” ucapnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah hal mutlak dalam pemerintahannya.
Setiap program dan belanja pemerintah, termasuk yang dikelola Diskominfo, bisa ditelusuri dalam dokumen resmi APBD Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
