bukamata.id – Peta kekuatan politik nasional bergolak menyusul publikasi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Rabu (29/7/2026). Hasil riset tersebut menempatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) di puncak elektabilitas calon presiden dengan raihan fantastis, melampaui petahana Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data SMRC yang dihimpun pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden (margin of error ±3,7 persen), tingkat keterpilihan Dedi Mulyadi mencapai 35 persen. Sementara itu, elektabilitas Presiden Prabowo Subianto berada di angka 14,5 persen, disusul oleh Anies Baswedan (8,2 persen), Gibran Rakabuming Raka (7,7 persen), dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Dalam simulasi head-to-head, keunggulan KDM semakin telak dengan perolehan 59 persen berbanding 28,3 persen.
Lonjakan suara ini memicu perbincangan luas mengenai seberapa besar peluang dan tantangan bagi KDM untuk melenggang ke kursi RI 1.
Pandangan Pengamat: Segala Kemungkinan di “Grey Area” Politik
Menanggapi proyeksi hasil survei SMRC yang menunjukkan Dedi Mulyadi melampaui perolehan suara petahana, Pengamat Politik dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien, menyatakan bahwa dinamika politik selalu berada di wilayah yang cair.
“Ya gini, di dalam politik ya memang segala sesuatu bisa menjadi mungkin karena kita bergerak atau karena politik itu bergerak di grey area, artinya di sesuatu hal yang sifatnya abu-abu gitu. Jadi segala kemungkinan tentu bisa saja terjadi gitu ya,” ujar Fadhli kepada bukamata.id, Kamis (30/7/2026).
Kendati demikian, Fadhli mengingatkan bahwa hasil survei yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan suara riil di bilik suara nanti.
“Tetapi di dalam politik pun bisa saja hasil survei itu tidak berbanding lurus dengan kapitalisasi suara ketika pemilu gitu ya. Jadi segala sesuatu menjadi abu-abu lah gitu ya. Baik secara apa hasil dari survei atau misalkan hasil dari apa keinginan masyarakat atau dari keunggulan medsos semuanya bisa mungkin terjadi gitu,” tambahnya.
Tantangan Akseptabilitas dan Personal Branding Kedaerahan
Lebih lanjut, Fadhli menyoroti bahwa meskipun popularitas dan elektabilitas KDM meroket, pertarungan di tingkat nasional membutuhkan parameter dukungan yang lebih luas dari sekadar angka survei di daerah pemilihannya.
“Jadi memang kan di dalam politik kita juga harus memikirkan masalah popularitas gitu ya, kemudian elektabilitas, kemudian apa akseptabilitas. Nah memang secara survei misalkan ya Dedi Mulyadi ini populer gitu hampir mengalahkan presiden. Baik secara kepopuleran, secara elektabilitas. Tetapi apakah Dedi Mulyadi ini akseptabilitas tidak, diterima tidak oleh masyarakat Indonesia gitu,” jelas Fadhli.
Ia menegaskan bahwa faktor keterimaan masyarakat luas menjadi krusial karena latar belakang budaya KDM yang sangat kental dengan identitas Sunda.
“Karena memang kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang presiden itu kan tidak bisa hanya mengandalkan popularitas atau elektabilitas, tapi keterimaan masyarakat. Nah kita tahu juga secara bersama Dedi Mulyadi ini adalah sosok yang kental sekali dengan budaya Sunda. Nah apakah penonjolan budaya Sunda Dedi Mulyadi di Jawa Barat ini bisa terpakai atau teraktivasi bagi daerah-daerah yang lain yang non-Sunda gitu. Kan itu pertanyaannya,” ulasnya.
Fadhli menilai bahwa hambatan ini berkaitan erat dengan personal branding yang dibentuk sang tokoh.
“Nah nampaknya rasanya akan sulit ketika Dedi Mulyadi ini masuk ke ranah nasional sedangkan dia secara apa secara karakteristik masih kental karakteristik kebudayaan Sundanya, belum bisa mencair dengan karakteristik masyarakat Indonesianya gitu. Nah tentu ini menjadi, menjadi masalah besar yang harus diselesaikan Dedi Mulyadi jangan sampai gitu ya dia masuk ke ranah nasional tapi dia masih parsial terhadap budayanya sendiri. Nah ini kan yang jadi apa yang jadi masalah gitu,” tegas Fadhli.
Menurutnya, strategi branding tersebut harus bisa menjangkau ragam suku di luar Jawa Barat.
“Branding personalnya yang terlalu kental kebudayaan Sunda. Ya di Jawa Barat bisa teraktivasi, tetapi bagi masyarakat Bugis, masyarakat Palembang, masyarakat Papua gitu ya, apakah memang itu bisa, bisa teraktivasi juga di sana gitu,” tuturnya.
Kalkulasi Partai dan Bayang-bayang Kekuasaan
Selain tantangan personal, Fadhli turut menganalisis manuver politik dan kalkulasi partai pengusung jika KDM benar-benar berniat melangkah ke bursa pencalonan RI 1, khususnya terkait posisi politik partainya saat ini.
“Ya, jika pintu apa pintu politik Kang Dedi Mulyadi untuk masuk ke RI 1 ini terbuka lebar gitu ya, tentu yang harus dimainkan adalah tidak bisa Dedi Mulyadi membawa karakter kedaerahan gitu ya untuk masuk ke karakter keindonesiaan. Nah ini yang harus apa yang harus coba di dimainkan secara personal branding gitu,” saran Fadhli.
Ia juga menyoroti kompleksitas relasi kekuasaan di tingkat nasional yang melibatkan partai politik pengusung dan para tokoh sentral di pemerintahan.
“Yang kedua tentu apakah bisa gitu ya Partai Golkar ini melegitimasi Kang Dedi untuk maju ke RI 1? Karena pada saat ini Partai Golkar masih masih bagian dari koalisi. Tentunya ini harus ada keberanian dari ketua umum Golkarnya. Golkar bukan hanya berbicara sebagai partai koalisi pemerintah tentunya, tetapi dia masih ada dalam bayang-bayang Jokowi gitu ya. Dengan Bahlilnya kan tentu sebagai ketua umum sangat dekat juga dengan Solo gitu ya dengan Jokowi,” ungkap Fadhli.
Lebih lanjut, ia menambahkan ihwal dinamika internal di lingkar kekuasaan petahana:
“Dan Jokowi sendiri kan punya calon gitu Gibrannya dan partai apa ketika masuk ke dalam kepemerintahan dia pun masih terjerat oleh Prabowo Subianto yang nampaknya ingin dua periode. Nah ini yang harus diselesaikan oleh Kang Dedi. Masalah personalnya karena dia terlalu kental dengan kebudayaan Sundanya gitu ya dan kemudian bagaimana partainya mampu bisa keluar menjadi partai yang independen untuk tidak terbelenggu oleh kekuasaan Prabowo Subianto dan oleh kekuasaan Joko Widodo gitu,” paparnya.
Menutup pandangannya, Fadhli menyimpulkan bahwa jalan KDM tidak akan otomatis mulus mengingat akar kekuatan personalnya yang dibangun melalui media sosial serta riwayat kepartaiannya.
“Ya, kan tentu gitu ya kita harus melihat juga gitu pintu masuk tadi sudah disampaikan, pintu masuknya kan tentu Kang Dedi harus dari Golkar ya. Nah, apakah Golkar ini betul-betul apa berani tidak untuk melepaskan diri dari bayang-bayang apa presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo gitu ya. Karena memang Bahlil ini sebagai ketua umum kan nampaknya apa dia cukup cukup kental gitu kepada kedua sosok tersebut gitu ya. Jadi ini tidak, tidak, tidak menjadi jalan mulus bagi Dedi Mulyadi untuk masuk ke ranah RI 1,” pungkasnya.
Sikap Partai dan Hukum Besi Oligarki
Menanggapi potensi gesekan internal di tubuh partai, Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Pius Sugeng Prasetyo, berpendapat bahwa moncernya elektabilitas KDM semestinya dipandang sebagai buah manis dari keberhasilan kaderisasi partai.
“Saya pikir justru itu keberhasilan kaderisasi kan ya. Ini menjadi satu kondisi yang positif bahwa figur-figur internal partai itu juga berkembang dan potensial. Maka mestinya itu direspons secara positif bahwa saya punya kader-kader yang sangat bagus,” kata Pius.
Meski demikian, Pius tidak menampik bahwa dinamika di internal partai politik kerap kali diwarnai oleh dominasi segelintir elit. Mengutip teori sosiolog Robert Michels, ia mengingatkan adanya fenomena oligarki di dalam organisasi politik.
“Ini tinggal bagaimana partai itu menentukan, di situ juga ada istilahnya oligarki internal. Kalau anda pernah membaca bukunya Robert Michels tentang Political Party, maka di situ ada muncul istilah The Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki),” ungkap Pius.
“Artinya di mana pun, bahkan di dalam lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, di dalamnya pun ada oligarki, ada sekelompok orang yang memang sangat menentukan,” sambungnya.
Pius berharap Partai Gerindra dan partai pengusung lainnya tidak melakukan upaya penjegalan, melainkan memberikan ruang kompetisi yang adil bagi kader-kader internal yang berprestasi agar prospek pembangunan partai dari dalam dapat berjalan secara sehat dan berintegritas.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
