bukamata.id – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus bisa meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Melalui SPBE data bisa diambil dengan cepat sehingga keputusan yang tepat bisa didapat, atau dengan prinsip ‘good data, good decision, good result’.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman saat Visitasi Evaluasi SPBE Tahun 2024, di Ruang Rapat Ir. Soehoed Warnaen, Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jabar, Kamis (28/11/2024).
“Visi kita menjadi provinsi termaju di Indonesia, ditandai kesejahteraannya paling depan, seperti itu standing position kami,” ucap Herman.
Karena itu, lanjut Herman, visi tersebut perlu diakselerasi. Salah satunya melalui transformasi digital, sebab di era disrupsi semua sektor bisa bergerak dinamis.
“Di era disrupsi, segala sesuatu bisa terjadi bisa eksponensial atau bahkan sebaliknya. Kuncinya ada di digital transformation,” ungkapnya.
“Kalau dengan cara- cara biasa, perubahannya pasti linier. Dengan teknologi informasi sebagai alat, apapun programnya diharapkan bisa progresif,” tambahnya.
Herman juga mendorong jenjang pemerintahan lain, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan dapat pula sejalan dengan Pemda Provinsi dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Misalnya, dengan bantuan teknologi suatu permasalahan dapat diurai, kemudian dianalisis, dan disajikan rekomendasi penyeselaiannya dengan cepat.
Kemudian, rekomendasi yang muncul dapat ditindaklanjuti unsur pimpinan di setiap jenjang pemerintahan dengan akurasi yang baik sesuai dinamika yang terjadi di wilayahnya.
“Tentu beda dengan cara konvensional, treatment-nya bisa cepat,” ujarnya.
“Pemerintahan formal ini paling depan ujungnya di desa/kelurahan, maka jangan pernah berharap transformasi digital di Jabar hebat kalau desa/kelurahannya tidak melakukan hal yang sama,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
