bukamata.id – Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.
Birokrasi harus hadir dengan hati dan rasa peduli yang mendalam terhadap kondisi masyarakat, terutama untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, stunting, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendapatan per kapita.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, dalam acara Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2024 di Gedung Serba Guna Puslatbang PKASN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (25/11/2024).
Dalam paparannya, Herman menyoroti tantangan reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, birokrasi saat ini masih berjalan dengan cara yang biasa-biasa saja, padahal masyarakat membutuhkan perubahan besar dalam berbagai sektor.
“Hari ini, birokrasi kita masih menjadi solusi yang biasa-biasa saja. Padahal yang dibutuhkan adalah lompatan besar untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, stunting, serta meningkatkan IPM dan pendapatan per kapita,” tegas Herman.
Herman juga menyoroti bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada eksekusi kebijakan di tingkat daerah.
Ia menekankan pentingnya hadirnya kecerdasan emosional dan rasa peduli dalam setiap upaya perbaikan birokrasi.
“Jika hati kita tidak hadir, birokrasi hanya akan berjalan seperti biasa tanpa memberikan dampak yang signifikan. Kita harus hadir dengan rasa peduli yang mendalam, bahkan rasa sakit terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman mengapresiasi keberhasilan negara-negara maju seperti Singapura yang mampu melompat jauh dalam waktu singkat berkat penerapan sistem merit yang konsisten. Ia mencontohkan kepemimpinan Lee Kuan Yew yang memimpin dengan hati, bukan hanya logika.
“Lee Kuan Yew tidak hanya memimpin dengan logika, tetapi juga dengan hati. Beliau bahkan menitikan air mata melihat kondisi negaranya, dan itu menjadi dorongan untuk bekerja di atas rata-rata. Kita perlu belajar dari itu,” tambahnya.
Selain itu, Herman mengungkapkan bahwa dinamika politik lima tahunan di Indonesia sering kali mengguncang stabilitas birokrasi.
Padahal, birokrasi seharusnya tetap berjalan stabil dan konsisten dalam memberikan pelayanan publik, terlepas dari pergantian kepemimpinan.
“The show must go on. Kita harus memastikan pelayanan publik tetap optimal meskipun terjadi perubahan politik,” kata Herman.
Herman juga mengajak para pejabat daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa para pejabat daerah yang paling memahami kondisi di wilayah masing-masing dan harus dapat mengukur sejauh mana birokrasi berkontribusi pada perubahan positif.
“Bapak/Ibu yang paling tahu kondisi di daerah masing-masing. Jika belum ada lompatan besar, pertanyaannya adalah, di mana birokrasi kita?” ujar Herman.
Herman menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan reorientasi reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan eksekusi kebijakan di tingkat kabupaten/kota.
Ia mengingatkan bahwa birokrasi harus mampu keluar dari jebakan middle income trap yang telah membelenggu Indonesia selama bertahun-tahun, terutama di era bonus demografi saat ini.
“Langkah luar biasa hanya bisa dilakukan jika hati kita hadir. Jangan hanya bekerja dengan logika semata, tetapi juga dengan rasa peduli yang mendalam. Inilah saatnya kita melakukan lompatan besar demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Herman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
