bukamata.id – Rencana pemerintah untuk membuka rekening bank bagi seluruh rakyat Indonesia terus dimatangkan. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah memiliki tabungan di perbankan sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa warga yang sudah memiliki simpanan bank akan tetap dipasok rekening baru bentukan pemerintah melalui jaringan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Tetep dapet juga,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pemerintah berencana menyelaraskan data kepemilikan rekening lama milik warga. Langkah sinkronisasi ini diambil agar rekening resmi dari negara dapat berfungsi optimal sebagai saluran distribusi program bantuan sosial maupun insentif pemerintah.
Proses pemetaan juga berlaku bagi nasabah yang mengantongi lebih dari satu akun perbankan.
“Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” kata Airlangga.
Dengan adanya skema integrasi tersebut, kepemilikan tabungan pribadi tidak akan menggugurkan hak warga untuk mendapatkan rekening resmi dari negara. Tatacara teknis penggabungan dan pengelolaan banyak rekening masih dalam tahap penggodokan intensif.
Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memperluas akses inklusi keuangan di tanah air. BRI dan BSI secara khusus ditunjuk untuk mengeksekusi penyediaan infrastruktur tabungan warga tersebut.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9).
Guna menjamin ketepatan sasaran, pembuat kebijakan memanfaatkan basis data kependudukan nasional.
Airlangga menjelaskan bahwa integrasi data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bakal disinkronkan dengan infrastruktur transaksi milik Bank Indonesia (BI), termasuk pemanfaatan kanal pembayaran digital.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,” jelas Airlangga.
Menariknya, setiap akun yang diterbitkan bakal langsung diisi saldo awal sebesar Rp50 ribu per jiwa yang bersumber dari alokasi APBN. Jika menargetkan sekitar 200 juta jiwa, estimasi anggaran yang disiapkan mencapai kisaran Rp11 triliun.
“Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 T lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Kepala Menko Perekonomian tersebut memastikan dana stimulan tersebut dapat dipergunakan langsung oleh pemilik akun.
“Bisa, bisa ditarik,” tuturnya.
Proses pembuatan rekening massal ini tidak diserentakkan dalam satu waktu, melainkan secara bertahap bersamaan dengan penyempurnaan regulasi teknis antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Masyarakat yang sudah memiliki rekening lama tidak perlu menutup tabungan pribadinya, sebab pemerintah hanya akan melakukan pengintegrasian data guna menunjang penyaluran program-program strategis negara.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
