bukamata.id – Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada 2026 bertujuan untuk memetakan golongan masyarakat yang dapat dibantu oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan warga.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, saat memberikan keynote speech dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026 di Prime Park Hotel, Kota Bandung, pada Selasa (8/10/2024).
“Harapannya, FGD lintas pemangku kepentingan di Jawa Barat menjadi salah satu kunci dalam pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga perekonomian Jabar menjadi jauh lebih baik. Namun, kita harus menguasai datanya,” ungkap Herman.
Herman menilai bahwa pemetaan yang berjalan lancar akan membantu pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran untuk masyarakat.
“Pengambilan keputusan bisa dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Harapannya, para pejabat publik dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan dapat mengadopsi evidence-based policy,” tambahnya.
Dengan kebijakan berbasis data, Herman optimis bahwa program-program yang dihasilkan akan mampu menyejahterakan masyarakat.
“Ini sangat penting, bukan hanya untuk BPS, tetapi untuk Jawa Barat secara keseluruhan, agar rakyat Jabar sejahtera. Menyejahterakan hari ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa; harus saintifik, berbasis bukti dan data. Sensus adalah salah satu cara untuk mendapatkan data terbaik,” tuturnya.
Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus menambahkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran dan masif dalam memetakan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita sedang membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk mendapatkan strategi yang efisien dan efektif guna memperoleh hasil maksimal sesuai yang diinginkan pemerintah. Hasilnya nanti akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Darwis.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menekankan pentingnya kolaborasi dalam Sensus Ekonomi 2026 sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Apresiasi terhadap data ini jangan sampai berhenti di sini. Data ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kita perlu memperkuat kolaborasi antara BPS Jawa Barat dengan pemerintah provinsi,” sebut Ateng.
“Mudah-mudahan ini menjadikan Jawa Barat semakin unggul, terdepan, dan maju,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
