bukamata.id – Publik Jawa Barat tengah digegerkan oleh isu miring yang menerpa orang nomor dua di Jawa Barat, Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Kasus dugaan pinjaman dana sebesar Rp3 miliar yang tak kunjung menemui titik terang sejak 2025 kini meledak ke permukaan setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, ikut membagikan ulang (repost) unggahan terkait kasus tersebut di akun Instagram resminya.
Keterlibatan “Crazy Rich Tanjung Priok” dalam memviralkan kasus ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa ada persoalan serius yang memerlukan transparansi publik segera.
Surat Pernyataan ‘Pencatutan’ atau Tameng Hukum?
Dalam unggahan yang viral tersebut, terdapat foto surat pernyataan bermaterai atas nama Sherly Ingga Setiawati (disebut sebagai ADC Wagub Jabar). Dalam surat tersebut, Sherly mengaku telah “mencatut” nama Wagub Erwan Setiawan dan anaknya, Daffa Alghifari, untuk meminjam uang kepada pihak swasta.
Namun, pengakuan ini justru memicu kritik tajam dan kecurigaan dari netizen. Banyak yang mempertanyakan:
- Akses dan Kedekatan: Bagaimana mungkin seorang staf atau ajudan bisa menggunakan nama pejabat publik untuk urusan dana miliaran rupiah tanpa adanya pengawasan atau sepengetahuan pihak terkait?
- Tanggung Jawab Moral: Meskipun ada surat pernyataan “mencatut nama”, publik menilai posisi Erwan Setiawan sebagai pejabat publik tetap memiliki beban moral untuk mengklarifikasi secara gamblang agar tidak muncul persepsi bahwa surat tersebut hanyalah upaya proteksi reputasi.
Mediasi Buntu dan Desakan Transparansi
Selain surat pernyataan, beredar pula potongan video yang menunjukkan momen mediasi di sebuah kafe. Narasi dalam video tersebut secara gamblang menyebutkan adanya keterkaitan dana yang “dipinjam oleh anak bapak” (merujuk pada Wagub) yang hingga kini belum dikembalikan kepada pihak pelapor, @kangjajanid.
“Sdr @kangjajanid menunggu kejelasan sejak 2025 untuk dana 3M yang dipinjam oleh anak bapak. Kenapa tidak bisa kunjung dikembalikan?” tulis narasi dalam unggahan yang di-repost Ahmad Sahroni.
Bungkamnya Sang Pejabat
Hingga saat ini, sikap diam yang ditunjukkan oleh pihak Wakil Gubernur Jawa Barat justru semakin memperkeruh suasana di media sosial. Di tengah sorotan tajam dari tokoh nasional seperti Ahmad Sahroni dan tag akun resmi Kepolisian (@humaspoldajabar dan @divisihumaspolri), publik menanti keberanian Erwan Setiawan untuk tampil dan memberikan penjelasan yang jujur.
Sejauh mana integritas seorang pejabat dipertaruhkan ketika nama keluarganya terseret dalam sengketa finansial bernilai fantastis? Jika benar ini hanya kasus pencatutan nama, mengapa penyelesaiannya berlarut-larut hingga memakan waktu lebih dari satu tahun?
Publik Jawa Barat tidak hanya butuh pemimpin yang bekerja, tapi juga pemimpin yang bersih dan berani bertanggung jawab atas setiap noktah hitam yang menyeret nama baik institusi pemerintah daerah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
