bukamata.id – Jumat, 20 Februari 2026, menandai tepat satu tahun perjalanan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb sebagai nakhoda Kabupaten Bandung. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Februari 2025 lalu, pasangan yang diusung koalisi besar ini praktis tidak menikmati masa “bulan madu” yang tenang.
Tantangan fiskal maha berat langsung menyapa di tahun pertama. Pemerintah Pusat memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD) Kabupaten Bandung hingga hampir Rp1 triliun—sebuah angka yang sanggup melumpuhkan banyak program pembangunan jika tak dikelola dengan tangan dingin.
Rapor Hijau di Tengah Pemangkasan Anggaran
Menariknya, di tengah keterbatasan dana tersebut, indikator kesejahteraan masyarakat justru merangkak naik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kini menyentuh angka 76,4 poin. Angka kemiskinan pun berhasil ditekan dari 6,40 persen menjadi 6,04 persen, dengan ambisi besar menyentuh angka 5,48 persen pada tahun 2027 mendatang.
Pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5,04 poin dengan inflasi yang sangat terjaga di level 1,24 poin—lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat. Sektor lapangan kerja menjadi primadona keberhasilan setahun pertama ini.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, alhamdulillah kami dapat menciptakan lapangan kerja baru melebihi target selama 1 tahun ini. Dari target 10 ribu penciptaan tenaga kerja baru per tahun, kami berhasil menyerap 11.867 orang. Ini luar biasa karena melebihi target,” jelas Bupati yang akrab disapa Kang DS ini di Rumah Dinasnya, Jumat (20/2/2026).
Jalan Mulus: Investasi Rp1,4 Triliun
Urusan infrastruktur, duet Bedas tak main-main. Sebanyak 85,74% atau sekitar 1.125,53 kilometer jalan di Kabupaten Bandung kini dalam kondisi mantap. Delapan jembatan baru telah berdiri tegak, mendampingi 20 jembatan lainnya yang telah direhabilitasi.
“Insya Allah sekitar 14 persennya lagi, jalan-jalan yang kondisinya masih rusak akan kita selesaikan dalam 3 tahun,” ungkap Kang DS. Ia bahkan berjanji mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp1,4 triliun dalam tiga tahun ke depan khusus untuk menuntaskan urusan jalan.
Strategi “Potong Anggaran Dinas” Demi Rakyat
Lantas, bagaimana Pemkab Bandung menutupi lubang Rp1 triliun akibat pemangkasan TKD? Jawabannya adalah efisiensi ekstrem. Belanja non-prioritas yang tidak menyentuh rakyat langsung dikorbankan.
“Kami melakukan efisiensi pada program yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti pengurangan perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak mendesak. Anggaran tersebut dialihkan untuk membiayai belanja visi-misi dan program yang dirasakan langsung masyarakat,” tegas pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung tersebut.
Komitmen ini dibuktikan dengan tetap jalannya program-program “nyawa” seperti insentif 17 ribu guru ngaji, pinjaman modal tanpa bunga, Beasiswa BESTI, hingga perbaikan rutilahu yang telah mencapai 32.851 unit dalam 4,5 tahun terakhir.
“Saya dan Kang Ali Syakieb ini dipilih oleh rakyat. Artinya komitmen dan janji politik kami dengan rakyat harus dilaksanakan,” tambahnya.
Sinergi Tegalluar & Program Nasional
Wajah masa depan Kabupaten Bandung juga mulai nampak lewat rencana pembangunan Bandung Bedas Convention Center di Tegalluar. Kawasan ini nantinya tidak hanya menjadi pusat pelayanan publik (MPP) terpadu yang memecah konsentrasi layanan di wilayah Timur, tapi juga terkoneksi langsung dengan ekosistem Kereta Cepat Whoosh.
Di akhir evaluasi tahun pertamanya, Kang DS menekankan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari keselarasan visi dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.
“Alhamdulillah berbagai program yang kami jalankan, lebih dari 40 persen selaras dengan program yang dijalankan Presiden Prabowo dan Pemprov Jabar. Semoga apa yang telah kami berikan untuk masyarakat selama setahun ini bermanfaat dan berkah,” tutup Kang DS.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
