bukamata.id – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti sistem kepartaian di Indonesia yang dinilai terlalu banyak partai dan berdampak pada lemahnya sistem presidensial.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri kegiatan Rapimnas–Rakernas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di kawasan Dago, Bandung, Sabtu (16/5).
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus mengawal setiap proses pembentukan maupun perubahan undang-undang politik agar berpihak pada kepentingan negara, bukan kelompok tertentu.
Golkar Tekankan Pengawalan UU Politik
Bahlil menegaskan pentingnya regulasi politik yang kuat dan tidak merugikan sistem demokrasi nasional.
“DPP Partai Golkar akan terus-menerus mengawal perubahan atau pembuatan Undang-Undang politik yang sudah barang tentu harus terbaik untuk negara dan juga terbaik untuk Partai Golkar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam sistem demokrasi apa pun, seluruh pihak harus siap menerima hasil yang ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Sistem demokrasi apapun yang akan kita terapkan, yang terpenting adalah kita harus siap untuk menjemput apapun hasilnya,” lanjutnya.
Sistem Banyak Partai Dinilai Lemahkan Presidensial
Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa keberadaan terlalu banyak partai politik justru dapat melemahkan sistem presidensial yang saat ini diterapkan di Indonesia.
Menurutnya, diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan stabil.
“Menurut saya, untuk memperkuat sistem presidensial, sistem kita harus partai politik yang jangan terlalu banyak seperti sekarang ini. Itu malah memperlemah sistem presidensial,” tegasnya.
Usulkan Konsep Multi Partai Sederhana
Sebagai solusi, Bahlil mengusulkan konsep multi partai sederhana, yaitu sistem yang tetap memiliki lebih dari dua partai, namun dengan jumlah yang lebih terbatas dan efektif di parlemen.
Konsep ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas koalisi pemerintahan serta mempercepat proses pengambilan keputusan politik.
“Saya lebih memilih untuk sistem yang sederhana itu. Apa namanya? Multi partai sederhana,” kata Bahlil.
Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci terkait mekanisme implementasi konsep tersebut dalam sistem politik nasional.
Dorongan Evaluasi Sistem Politik Nasional
Pernyataan Bahlil ini menambah wacana publik terkait evaluasi sistem kepartaian di Indonesia. Diskusi mengenai efektivitas jumlah partai dalam sistem demokrasi diperkirakan akan terus berkembang seiring dinamika politik nasional.
Golkar sendiri menegaskan akan tetap berperan aktif dalam setiap pembahasan regulasi politik demi memastikan sistem yang berjalan tetap sejalan dengan kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
