bukamata.id – Kabar pilu datang dari dunia kesehatan di Siak. Sebanyak 38 dokter spesialis menghadapi situasi sulit setelah tunjangan kelangkaan profesi mereka menunggak selama enam bulan sejak September 2025.
Kondisi ini memicu kegelisahan mendalam, bahkan mendorong sebagian dokter mempertimbangkan mutasi ke daerah lain.
Permasalahan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak pada Senin, 30 Maret 2026. Dalam forum tersebut, terkuak fakta mengejutkan terkait kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga medis.
Fakta Mengejutkan: Tunggakan Diakui, Sebagian Tunjangan Dihapus
Sekretaris Badan Keuangan Daerah Siak, Rory Erlangga, menjelaskan bahwa pembayaran tunjangan hanya terealisasi hingga Agustus 2025. Sementara itu, tunjangan bulan September hingga Oktober diakui sebagai utang pemerintah daerah.
“Bulan September dan Oktober 2025 belum dibayarkan dan sudah diakui sebagai utang,” ujarnya.
Lebih mengejutkan lagi, anggaran untuk November dan Desember 2025 dipastikan tidak dapat dibayarkan sama sekali karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Jeritan Dokter: Beban Kerja Tak Seimbang dengan Hak
Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang dirasakan para dokter spesialis, terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu dokter spesialis, Dina Refi, mengungkap adanya perbedaan perlakuan antara dokter ASN dan dokter kontrak.
Menurutnya, dokter kontrak tetap menerima pembayaran penuh, sementara dokter ASN harus menunggu tanpa kepastian.
“Kami tidak dibayar selama enam bulan sejak September, Januari hanya dibayar 50 persen. Berbeda dengan dokter kontrak yang dibayar penuh,” ungkap Dina.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah hal berlebihan, melainkan hak atas pekerjaan yang telah dijalankan.
“Dengan rendah hati, kami memohon bayarlah apa yang sudah kami kerjakan,” ujarnya.
Tekanan Meningkat, Dokter Minta Akses Mutasi Dipermudah
Situasi yang berlarut-larut membuat para dokter mulai mempertimbangkan langkah drastis. Jika pemerintah daerah tidak mampu lagi membayar tunjangan, mereka meminta agar proses mutasi ke daerah lain dipermudah.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sebagai ASN, mereka tetap diwajibkan hadir dan menjalankan tugas setiap hari, meskipun hak finansial tidak terpenuhi.
“Jika sudah tidak sanggup, kami mohon diberi kemudahan untuk mutasi agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” kata Dina.
RDP Memanas, Tangis Dokter Pecah
Suasana rapat sempat memanas saat para dokter menyampaikan aspirasi mereka. Ketegangan memuncak ketika seorang dokter spesialis patologi klinik, Adisti Adzlin, tidak mampu menahan emosi.
Ia bahkan menangis setelah mendengar penjelasan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Siak.
“Tidak enak kalau saya pendam, kejadian seperti ini karena tanggung jawab pimpinan,” ujarnya dengan suara bergetar.
Momen ini menjadi gambaran nyata tekanan emosional yang dirasakan para tenaga medis di tengah ketidakpastian.
Sorotan Publik: Warganet Ikut Bereaksi
Kasus ini juga memicu reaksi luas dari masyarakat di media sosial. Banyak warganet menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi tenaga kesehatan yang dinilai tidak mendapatkan hak yang layak.
“Dokter dan guru adalah profesi penting, tapi sering dikesampingkan. Semoga pemimpin mau mendengar suara rakyat,” tulis akun @hez***.
“Yang kerja keras malah dipersulit haknya, sementara yang tidak jelas justru diuntungkan,” komentar akun @dew***.
“Semangat, semoga ada solusi terbaik,” tulis akun lainnya.
Komentar tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah.
Ancaman bagi Layanan Kesehatan Daerah
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para dokter, tetapi juga masyarakat luas. Kekurangan tenaga spesialis berpotensi mengganggu kualitas layanan kesehatan di Siak.
Kondisi ini menjadi peringatan penting bahwa keberlanjutan sistem kesehatan sangat bergantung pada kesejahteraan tenaga medis.
Harapan Solusi Nyata dari Pemerintah
Melalui forum RDP, para dokter berharap DPRD Siak dapat menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi konkret.
Di tengah krisis ini, para dokter hanya menginginkan satu hal sederhana: kepastian atas hak yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
