bukamata.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan, 13 program prioritas yang digulirkannya bukan hanya seremonial belaka.
Dadang mengatakan, titik fokus dari program prioritasnya tersebut sangatlah jelas bahkan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat selaku penerima manfaat.
“13 program prioritas itu, semuanya berpihak kepada masyarakat dan itu sesuai dengan harapan masyarakat berdasarkan hasil survei di lapangan saat Pilkada Kabupaten Bandung 2020 silam,” ucap Dadang dalam keterangannya, Rabu (6/3/2024).
Adapun 13 program prioritas yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat luas itu di antaranya penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung. Dadang menargetkan 7.000 rutilahu per tahunnya.
“Ternyata dalam pelaksanaan dan realisasinya, pada tahun 2021 sejumlah 7.370, tahun 2022 sejumlah 7.300 dan tahun 2023 mencapai 7.400 rutilahu dari rencana 7.000 rutilahu per tahunnya. Artinya, penanganan rutilahu melebihi target setiap tahunnya selama saya menjabat Bupati Bandung,” tuturnya.
Menurutnya, dengan melebihi target itu, secara otomatis dirasakan langsung oleh masyarakat. Alhasil, jumlah rutilahu di Kabupaten Bandung akan semakin berkurang.
Kemudian, Pemkab Bandung menggulirkan program Besti (Beasiswa Ti Bupati) semasa kepemimpinannya ini. Pada tahun 2022, sebanyak 80 orang, tahun 2023 sebanyak 125 orang dan tahun 2024 ini sebanyak 250 orang atau ada kenaikan 100 persen dari tahun sebelumnya.
“Program Besti dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Syaratnya, calon penerima Besti itu anak berprestasi dan minimal hafal Alquran satu juz,” ungkapnya.
Pemkab Bandung juga menggulirkan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi sejumlah unsur di kalangan masyarakat. Mulai dari unsur pemerintahan desa, RW, RT, Linmas, PKK, para petani, dan unsur lainnya yang mendapatkan layanan BPJS itu melalui kebijakan orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.
“Masih ingat pada Pemilu 2019 lalu, banyak petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sakit dan banyak yang meninggal dunia,” ujarnya.
Atas dasar pengalaman tersebut, Dadang melalui kebijakannya menggulirkan program BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya untuk petugas KPPS dan unsur lainnya.
“Pada Pemilu 14 Februari 2024 ini, sebelum dan setelah hari H sudah ada 17 orang petugas KPPS dan Bawaslu 3 orang yang meninggal dunia sehingga berjumlah 20 orang. Ahli warisnya mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42.000.000 setiap orangnya. Itulah manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan. Pada Pemilu 2024 ini, sebanyak 113.447 petugas KPPS Kabupaten Bandung dan mereka mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan itu, kata Dadang, masyarakat sangat terbantu dan merasakan manfaatnya.
“Bisa dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat,” ujarnya.
Dadang menyebutkan, di Kabupaten Bandung masih terdapat seluas 16.915,90 hektare lahan pertanian padi, dan 1.219 kelompok tani.
“Pemkab Bandung memberikan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk 87.781 petani di Kabupaten Bandung. Supaya kegiatan pertanian bisa tetap berjalan,” imbuhnya.
Dadang pun sudah menggulirkan anggaran hibah sebesar Rp25 miliar untuk program kartu tani SIBEDAS dengan sasaran 50.000 petani. Masing-masing petani menerima bantuan Rp500.000, dalam bentuk subsidi pupuk atau prasarana sarana pertanian dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.
“Mulai tahun 2023 lalu, para petani padi pemilik lahan abadi dibebaskan biaya PBB artinya tidak harus bayar pajak. Syaratnya dibuktikan dengan Perdes yang dibuat oleh masing-masing desa. Lahan abadi ini boleh diperjualbelikan, tetapi tidak boleh digunakan kawasan pembangunan perumahan maupun pabrik,” terangnya.
Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk, pihaknya berencana membuat pabrik untuk memproduksi pupuk organik.
“Untuk pembuatan pupuk organik itu, sudah ada investor dan mau kerjasama dengan BUMD. Rencana itu untuk membantu kebutuhan petani, insya Allah kita akan fokus hal itu,” ucapnya.
Tak hanya itu, Dadang juga fokus pada program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan memfasilitasi 50.000 warga Kabupaten Bandung yang belum tamat SD, SMP dan SMP.
Selain itu, menggulirkan program pembangunan 28 SMP baru, dan saat ini sudah terealisasi 19 SMP dan tahun ini akan dibangun 2 SMA baru, setelah Pemkab Bandung menyiapkan lahannya. Kewenangan mendirikan SMA adalah Provinsi Jabar.
Dadang mengungkapkan, bahwa Pemkab Bandung sudah menyelesaikan pembangunan 4 RSUD Bedas di Kabupaten Bandung, yaitu RSUD Bedas Cimaung, Kertasari, Bojongsoang dan Arjasari.
“Insya Allah, bulan ini akan launching peletakan batu pertama pembangunan RSUD Bedas Pacira,” jelasnya.
Dadang mengungkapkan, ada rencana peningkatan status RSUD di Kabupaten Bandung, yaitu RSUD Otista dari tipe C jadi tipe B. RSUD Cicalengka dari status tipe C jadi tipe B. Jadi ada tiga RSUD yang sudah menjadi tipe B, selain RSUD Majalaya.
“Berharap kedepannya tidak punya tipe C. Kita juga berusaha untuk mendorong RSUD tipe D, yaitu RSUD Bedas Tegalluar dan Arjasari menjadi tipe C untuk peningkatan ruang rawat inap,” katanya.
Dadangg memiliki cita-cita kedepannya untuk menambah 62 puskesmas, setelah 62 puskesmas yang saat ini beroperasional. Selain mendirikan 5 RSUD Bedas yang menjadi program prioritas Kang DS.
“Idealnya, kita harus memiliki 124 puskesmas. Itu berdasarkan analisis,” ujarnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, daya beli masyarakat juga harus ideal. Untuk itu, pihaknya mentargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2024 ini.
“Saya optimis PAD meningkat Rp1,5 triliun, yang didukung dengan 2.000 titik potensi wisata,” ungkapnya.
Untuk mendukung peningkatan PAD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sudah selesai dibahas, untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor untuk mendapatkan jaminan perlindungan.
Dadang pun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kawasan perumahan dalam proses serah terima prasarana sarana utilitas (PSU) atau fasos/fasum di Kabupaten Bandung.
Sampai dengan tahun 2024 ini, pihaknya mentargetkan 100 perumahan yang menyerahkan fasos dan fasum ke Pemkab Bandung. Sampai saat ini sudah lebih dari 50 PSU perumahan yang diserahkan ke Pemkab Bandung, sehingga peningkatan pembangunan tanggung jawab pemerintah.
“Ada dampak serah terima fasos dan fasum itu, di antaranya ada biaya pemeliharaan infrastruktur,” ucapnya.
Dadang juga menjelaskan, bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, selama kepemimpinannya.
“IPM kita naik 74,19 poin. Ada kenaikan 2,10 poin dari sebelumnya. Naik 2 poin itu tak mudah,” katanya.
Dadang pun menggenjot peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung, membutuhkan anggaran Rp1,8 triliun sehingga 5 tahun kedepan setiap tahunnya harus mempersiapkan anggaran 400-500 miliar per tahun, khususnya di wilayah perbatasan maupun di pinggiran dan akses menuju wisata dan perbaikan juga pemeliharaan infrastruktur jalan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
