bukamata.id – Pasca bencana longsor yang meluluhlantakkan Kampung Babakan, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas.
Ia mengusulkan agar kawasan permukiman terdampak dialihfungsikan sepenuhnya menjadi hutan, demi mencegah tragedi serupa terulang.
Diketahui, longsor yang terjadi pada Sabtu (24/1/2026) dini hari itu menghancurkan sedikitnya 30 rumah warga setelah material tanah dari lereng Gunung Burangrang menerjang permukiman.
Saat meninjau lokasi bencana, Dedi menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan wilayah ke depan.
“Saya lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Warga di sekitar sini segera direlokasi karena potensi terjadi lagi sangat tinggi. Kondisinya sangat mencemaskan,” ujar Dedi, Sabtu (24/1/2026).
Meski menempatkan evakuasi dan penanganan darurat sebagai prioritas jangka pendek, Dedi menegaskan tidak ingin warga kembali bermukim di zona rawan longsor yang secara geologis dinilai sangat berbahaya.
Namun, wacana penghutanan permanen ini memantik diskusi yang lebih luas, terutama terkait masa depan ekonomi masyarakat Pasirlangu yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Pakar ekonomi Universitas Islam Nusantara (Uninus), Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, menilai bahwa kebijakan pascabencana tidak boleh berhenti pada soal komoditas, tetapi harus berangkat dari peta risiko.
“Kalau kita bicara Pasirlangu pascabencana, kuncinya bukan komoditasnya apa, tapi risikonya apa,” kata Rizaldy saat diwawancarai secara daring, Minggu (25/1/2026).
Ia menjelaskan, wilayah yang berulang kali dilanda longsor menyimpan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar.
“Dari aspek ekonomi, kebencanaan lahan-lahan yang berulang kali longsor itu biaya sosialnya besar. Ada korban jiwa, rumah rusak, jalan putus, distribusi terganggu, dan ujungnya biaya publik,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Rizaldy memahami gagasan penghutanan sebagai bentuk investasi keselamatan jangka panjang. “Gagasan penghutanan permanen bisa dipahami sebagai investasi keselamatan ekologi,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa Pasirlangu juga dikenal memiliki potensi ekonomi, khususnya sebagai sentra paprika. Karena itu, menurutnya, kebijakan tidak boleh berhenti pada pelabelan kawasan sebagai hutan semata.
“Benar juga Pasirlangu ini punya potensi ekonomi. Maka kebijakan jangan berhenti ditutup jadi hutan, tapi harus ada disentrasi. Zona mana yang benar-benar nol aktivitas, dan zona mana yang masih bisa dikelola dengan prinsip konservasi,” jelasnya.
Yang paling krusial, kata Rizaldy, adalah memastikan warga khususnya para petani tidak menjadi korban kedua setelah bencana. “Dan yang paling penting, petaninya jangan ditinggalkan,” tegasnya.
Ia menekankan, keselamatan memang tidak bisa ditawar, tetapi keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi warga harus berjalan seiring.
“Keselamatan itu prioritas, tapi ekonomi warga juga wajib diselamatkan. Jadi dua-duanya harus berjalan bareng,” tutupnya.
Bencana Pasirlangu menjadi pengingat bahwa penanganan longsor tidak cukup hanya dengan respons darurat. Ia menuntut keberanian mengambil keputusan struktural, sekaligus kebijaksanaan agar kebijakan ekologis tidak berubah menjadi bumerang bagi masyarakat di lereng gunung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
