bukamata.id – Perguruan tinggi di Kota Bandung mulai menunjukan sikapnya terhadap kondisi politik Indonesia saat ini dengan mengeluarkan petisi dan kritikan terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berawal dari Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengeluarkan Petisi Bulaksumur, kini perguruan tinggi di Bandung, seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) turut melakukan hal yang sama.
Berikut rangkaian petisi yang dikeluarkan tiga perguruan tinggi di Kota Bandung pada Senin (5/2/2024).
1. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Forum Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi Kampung Pejuang Pendidikan.
Dalam petisi yang dikeluarkan, Civitas Akademika UPI menyatakan keprihatinannya pada kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Civitas Akademika UPI menilai, saat ini tengah terjadi rentetan tindakan pengabaian etika dan moral yang ditampilkan oleh pejabat publik.
Civitas Akademika UPI juga menyinggung terkait tindakan cawe-cawe dalam pemilu, politisasi bansos, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan.
“Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024,” kata Guru Besar Ilmu Politik UPI, Prof Cecep Darmawan.
Selain itu, Civitas Akademika UPI juga menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara.
Civitas Akademika UPI menilai, kondisi tersebut berpotensi memberikan akses buruk pada penyelenggaraan pemilu dan mengancam disintegrasi bangsa dan negara.
2. Universitas Islam Bandung (Unisba)
Tak mau ketinggalan, Unisba turut menyatakan sikap terhadap kondisi politik Indonesia saat ini.
Pertanyaan sikap itu dilakukan Civitas Akademika Unisba dengan membacakan surat pernyataan dan dilanjutkan dengan penandatanganan sikap di halaman Dekanat Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).
Wakil Rektor Unisba, Bidang Kemahasiswaan, Prof A. Harits Nu’man mengatakan, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan, tampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat empat pilar yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
“Undang-undang ini mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan lainnya,” kata Harits.
Oleh karena itu, Civitas Akademika Unisba menyampaikan sikapnya menyatukan tekad untuk menyelamatkan demokrasi lebih beradab dengan 11 poin tuntutan yang tercantum dalam petisi tersebut.
3. Institut Teknologi Bandung (ITB)
Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas menggelar ‘Deklarasi Akademik’ bertajuk ‘Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa’ pada Senin (5/2/2024).
Guru Besar ITB, Prof Yasraf Amir mengatakan, deklarasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Apa yang kita saksikan sekarang adalah semakin lama saya melihat semakin tidak merdeka, padahal merdeka adalah cita-cita bangsa, nah deklarasi ini untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa,” ucap Yasraf.
Yasraf pun mengajak, para guru besar dan dosen ITB untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
“Oleh karena itu saya mengajak menyuarakan suara kemerdekaan ini dengan kita ucapkan bersama-sama, merdeka,” ungkapnya.
Terdapat sembilan poin yang disampaikan para Guru Besar dan Dosen ITB dalam Deklarasi Akademik ini. Salah satu di antaranya adalah mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Lalu, mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Kemudian, mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
