bukamata.id – Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, pembangunan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pertumbuhan angka. Perang yang berkepanjangan, ketegangan geopolitik, rapuhnya kepercayaan antarnegara, serta disrupsi teknologi yang bergerak cepat telah mengubah cara dunia memandang masa depan.
Dalam konteks inilah stabilitas-politik, sosial, dan hukum-kembali disadari sebagai fondasi paling mendasar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan.
Pesan tersebut mengemuka kuat dalam pidato Presiden Republik Indonesia di panggung World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, 22 Januari 2026. Pembangunan ditegaskan tidak cukup bertumpu pada capaian makroekonomi, tetapi harus berpijak pada stabilitas, kredibilitas, dan keadilan sebagai prasyarat keberlanjutan.
Pertumbuhan, dalam konteks ini, hanya akan bermakna apabila manfaatnya dirasakan secara luas, terutama oleh kelompok yang selama ini berada di pinggiran arus pembangunan.
Bagi Indonesia, pesan itu memiliki resonansi tersendiri. Bukan semata karena disampaikan di forum global, melainkan karena Indonesia tengah berada pada fase krusial: menata ulang orientasi pembangunan agar tidak berhenti pada indikator statistik, tetapi menjawab persoalan nyata masyarakat.
Yang patut diapresiasi, dalam setahun terakhir pendekatan pembangunan nasional menunjukkan pergeseran penting. Pemerintah semakin menyadari bahwa kompleksitas tantangan bangsa tidak dapat dijawab secara sektoral dan birokratis semata.
Negara tidak lagi berjalan sendiri, melainkan membuka ruang kolaborasi lintas aktor-dunia usaha, masyarakat sipil, dan yang semakin menonjol, komunitas keilmuan.
Di titik inilah, perguruan tinggi dan sivitas akademika di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai ditempatkan sebagai bagian dari solusi pembangunan, bukan sekadar pengamat kebijakan dari kejauhan.
Pendekatan ini menandai perubahan cara pandang terhadap ilmu pengetahuan: bukan pelengkap, melainkan fondasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Riset, inovasi, dan pendidikan tinggi diposisikan sebagai investasi produktivitas jangka panjang. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat stabil dan makmur apabila rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan sains dan teknologi modern. Karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai kunci utama bagi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.
Besarnya potensi pendidikan tinggi Indonesia memperkuat argumen tersebut. Dengan lebih dari 4.600 perguruan tinggi, sekitar 9 juta mahasiswa, serta ratusan ribu dosen dan tenaga kependidikan, pendidikan tinggi Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu ekosistem ilmu pengetahuan terbesar di kawasan.
Potensi ini menjadi modal strategis apabila diarahkan secara konsisten untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional.
Dari sisi luaran akademik, pendidikan tinggi Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam publikasi internasional, dengan tingkat kolaborasi global yang terus meningkat. Yang lebih penting, riset tersebut tidak berdiri di ruang hampa.
Fokusnya semakin diarahkan pada sektor-sektor strategis nasional, mulai dari digitalisasi dan kecerdasan buatan, kesehatan, energi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi industri. Kolaborasi dengan berbagai lembaga negara dan dunia usaha menunjukkan bahwa riset nasional tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi semakin terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan.
Komitmen untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan juga diterjemahkan melalui kebijakan yang lebih konkret. Pemerintah menyampaikan rencana peningkatan dukungan anggaran riset dan inovasi perguruan tinggi hingga Rp4 triliun pada 2026, sebagai sinyal bahwa ilmu pengetahuan ditempatkan sebagai investasi strategis negara.
Di saat yang sama, dijajaki pembangunan universitas-universitas baru serta kerja sama dengan perguruan tinggi berstandar internasional melalui skema twin campus, guna memperkuat kualitas dosen, riset, dan tata kelola pendidikan tinggi di dalam negeri.
Di tingkat implementasi, perguruan tinggi tidak hanya dilibatkan sebagai mitra diskusi, tetapi juga sebagai pelaku langsung. Melalui berbagai kebijakan pendidikan tinggi, kampus didorong untuk menyelaraskan kinerja akademik dengan kontribusi sosial dan ekonomi yang nyata.
Gagasan kampus berdampak menegaskan bahwa kontribusi pendidikan tinggi tidak berhenti pada luaran akademik, tetapi pada sejauh mana ilmu pengetahuan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Di luar fungsi riset dan pengabdian, dengan total hampir 10 juta mahasiswa, didukung oleh lebih dari 303 ribu dosen dan sekitar 250 ribu tenaga kependidikan, ekosistem pendidikan tinggi Indonesia memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang melampaui Rp 390 triliun, menunjukkan bahwa kampus merupakan bagian dari sistem produktivitas bangsa.
Peran tersebut juga tampak dalam respons kemanusiaan. Dalam penanganan berbagai bencana, ribuan mahasiswa dan dosen dari puluhan universitas terlibat langsung di lapangan, mulai dari layanan kesehatan hingga pemulihan sosial.
Kampus tidak hanya memproduksi pengetahuan, tetapi hadir sebagai kekuatan sosial yang bekerja nyata di tengah krisis sebagaimana terlihat dalam musibah di Aceh dan Sumatera, baru-baru ini.
Dalam ranah riset, kolaborasi internasional semakin diperkuat, termasuk melalui pendanaan untuk penelitian strategis seperti transisi energi berkelanjutan. Skema kolaboratif semacam ini membuka ruang bagi universitas-universitas di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi yang relevan secara global sekaligus kontekstual secara nasional.
Transformasi perguruan tinggi juga diarahkan menuju konsep Universitas 4.0-kampus yang tidak hanya mengajar, tetapi menjadi pusat inovasi, adopsi kecerdasan buatan, dan riset terapan yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi.
Ke depan, peran strategis kampus juga terlihat dalam penguatan pendidikan vokasi, menjembatani kebutuhan industri dan penyerapan tenaga kerja, serta menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi sebagai penggerak pertumbuhan di tingkat regional dan nasional.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menghadirkan the best brains and the best minds in the world untuk memastikan institusi dan kebijakan publik dikelola secara profesional dan berbasis keahlian. Kolaborasi antara negara dan ilmu pengetahuan menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga dijalankan secara bijaksana dan berkeadilan.
Apa yang terlihat hari ini adalah upaya menyatukan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan dalam satu tarikan kebijakan yang lebih utuh. Stabilitas dijaga agar pembangunan dapat berjalan konsisten.
Pertumbuhan diarahkan agar produktif dan tidak eksklusif. Dan pendidikan tinggi serta riset ditempatkan sebagai mesin penggerak agar manfaat pembangunan menjangkau lebih luas dan berkelanjutan.
Dari Davos, dunia berbicara tentang masa depan dengan bahasa global. Di Indonesia, masa depan itu sedang dikerjakan secara teknis, sistematis, dan sering kali tanpa gemerlap, oleh Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui kolaborasi antara negara dan ilmu pengetahuan.
Ketika kampus diajak turun tangan sebagai mitra strategis, pembangunan tidak lagi menjadi proyek kebijakan semata, melainkan ikhtiar kolektif untuk memastikan kemajuan yang adil dan bermakna bagi generasi mendatang.
*) Muhammad Fajar Shiddieq
Staf Khusus Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Bidang Media dan Komunikasi
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
